- ANTARA/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id - Kepolisian diminta tidak takut dalam mengusut kasus dugaan korupsi yang terjadi di APBD DKI Jakarta. Karena, ini adalah awal yang baik untuk menunjukkan keseriusan mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia.
"Lakukan tindakan yang bermanfaat untuk bongkar korupsi kecil maupun yang besar. Tangani dugaan korupsi APBD DKI Jakarta, Polda sudah sesuai dengan harapan masyarakat," kata pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar, saat dihubungi, Kamis 12 Maret 2015.
Dosen Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia itu menegaskan, pengusutan kasus dugaan korupsi di APBD DKI Jakarta harus dijadikan momentum atas citra yang menimpa kepolisian akhir-akhir ini.
Meskipun diduga melibatkan oknum tertentu, mereka tidak boleh setengah-setengah serta takut dengan tekanan politik. "Jangan terpengaruh atau takut dengan kepentingan dan tekanan politik, polisi harus berani tunjukkan fungsinya sebagai penegak hukum," ujar Bambang.
Bambang mengimbau agar kepolisian melibatkan pakar keuangan dan perencanaan pembangunan dalam kasus dugaan korupsi APBD DKI Jakarta. Bahkan, mereka juga bisa berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Kalau tidak ada titik ketemu dengan KPK, tak perlu berebut. Kalau polisi cukup alat bukti, KPK juga tak perlu bersikeras, begitu pun sebaliknya. Ego ditinggalkan, koordinasi ditingkatkan," sarannya.
Seperti diketahui, Polda Metro Jaya terus mengenjot penanganan kasus pengadaan alat Uniterruptible Power Supply (UPS) yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2014.
Baca Juga:
Ini Pemborosan Anggaran DPR Tahun 2016 Versi FITRA
FITRA menilai DPR tidak efektif dan efisien dalam perencanaan anggaran
