- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
Di Jakarta, Minggu, 8 Maret 2015, dirinya mengatakan, hal itu memang harus dilakukan agar Pemprov DKI Jakarta bisa segera menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat.
"Tentu ini (kisruh APBD), tidak perlu merugikan rakyat karena waktunya sudah terlambat, gubernur lewat pergub dan wagub untuk tetap lanjutkan APBD 2014," ujarnya.
Menurutnya, Pergub yang rencananya akan dikeluarkan tidak serta-merta mengabaikan DPRD dalam proses penganggaran. Sebab, hal itu sudah sesuai dengan Undang-undang (UU) yang berlaku.
Mengenai kisruh yang terjadi, menurutnya, hal tersebut merupakan proses politik yang harus direspons dengan positif.
"Masalah kekisruhan ini proses saja. Nah, kalau hak angket hanya untuk melihat benar atau tidak silakan, tapi bukan untuk jatuhkan gubernur ya. Supaya orang jadi terbuka," tegasnya.
Perbaiki komunikasi politik
Lebih lanjut, Irman menjelaskan, pelajaran berharga yang harus diambil dari masalah ini adalah bagaimana cara komunikasi berpolitik dengan baik. Kedua pihak harus bisa menahan diri.
"Soalnya kapasitas kepemimpinan kan juga menguasai diri. Menggunakan bahasa yang baik. Bukan bahasa preman. Jadinya dua-duanya harus mengoreksi," ungkapnya.
Irman juga mengatakan, meski maksud yang disampaikan baik agar semua kepentingan dapat terakomodir, tapi harus tetap diperhatikan bahwa tegas bukan berarti kasar dan santun bukan berarti lemah.
"Untuk kejujurannya kita akui, benar tegas tapi untuk komunikasi politiknya harus kita perbaiki," kata Irman.
![vivamore="Baca Juga :"]
Penuh, Pilot Izinkan Wanita Cantik Duduk di Sebelahnya
