- Fajar GM
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama emosi, dan meninggalkan ruang mediasi di Kementerian Dalam Negeri saat diskusi masih berlangsung, Kamis 5 Maret 2015. Ahok meninggalkan lokasi melalui pintu belakang menggunakan mobilnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana, menjelaskan Ahok mengamuk dan mengancam SKPD yang hadir tidak boleh menginput hasil pembahasan. Namun, menurut seorang pegawai negeri sipil Pemprov DKI yang tidak ingin disebutkan namanya, awalnya mediasi memang berjalan dengan lancar.
"Rapat dipimpin Pak Sekjen (Sekjen Kemendagri), Pak Dirjen (Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri) memimpin rapat. Ketua DPRD, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur memberikan sambutan," ujar PNS itu di Gedung Kementerian Dalam Negeri.
Menjelang mediasi berakhir pada pukul 11.30 WIB, kata PNS itu, Ahok membahas mengenai penganggaran ratusan perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) dengan harga yang dianggap tidak wajar untuk disimpan di kantor-kantor kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat.
PNS itu menambahkan, Ahok kemudian melempar pertanyaan siapa SKPD Pemprov DKI yang mengusulkan penganggaran UPS. Seorang pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) kemudian berdiri. Namun belum juga pimpinan SKPD itu mengucapkan sepatah kata, PNS itu mengatakan bahwa anggota dewan mulai ribut dan meneriakkan kata-kata kepada pimpinan SKPD itu.
"Karena situasi dianggap sudah tidak kondusif, maka rapat mediasi tidak dilanjutkan. Gubernur Ahok meninggalkan ruang rapat," ujar PNS itu.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Sasana Bhakti Praja di Lantai 3 Gedung C Kemendagri itu tertutup bagi media. Pada pukul 11.35 WIB, awak media yang menunggu di luar ruangan sempat mendengar kata-kata teriakan kasar seperti 'Woi Anjing!', 'Jangan bohong Pak Gubernur', 'Ini Gubernur apa preman'.
Ahok saat ini telah kembali ke kantornya di Balai Kota. Saat rapat tersebut selesai, beberapa anggota dewan sempat kembali berteriak-teriak kepada awak media yang menunggu di luar ruangan.
"Ahok ngamuk, dia ngancem pecat-pecatin anak buahnya, Gubernur tekan SKPD," ujar Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lulung Lunggana. (ren)
Baca juga:
Ini Pemborosan Anggaran DPR Tahun 2016 Versi FITRA
FITRA menilai DPR tidak efektif dan efisien dalam perencanaan anggaran
