- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memastikan, proses hukum dugaan penggelembungan dana dalam penyusunan APBD DKI dari tahun 2012 hingga 2015 terus berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kemarin KPK telepon saya, bilang proses penelaahan masih berjalan," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 5 Maret 2015.
Awalnya, Ahok sempat khawatir KPK melimpahkan laporannya ke Kejaksaan Agung. Pasalnya, pada Senin, 2 Maret 2015, lembaga pemberantasan korupsi itu melimpahkan kasus Komjen Pol Budi Gunawan ke Kejagung.
Namun, Ahok belum bisa memastikan perkembangan proses penelaahan yang dilakukan KPK. Ia mengatakan, ada sangat banyak dugaan keberadaan mata anggaran siluman di APBD DKI selama 3 tahun dan RAPBD DKI tahun 2015.
Menurut dia, dalam RAPBD DKI tahun 2015 saja terdapat puluhan mata anggaran pengadaan unit uninterruptible power supply (UPS) untuk seluruh kantor kelurahan dan kecamatan di wilayah Kotamadya Jakarta Barat yang diduga sebagai mata anggaran siluman. Ahok curiga, karena nilai pengadaannya mencapai Rp4,2 miliar untuk 1 unit UPS.
Selain itu, Ahok juga menemukan pos penganggaran lain yang juga dinilainya sebagai mata anggaran siluman, yaitu pengadaan perangkat pemindai (scanner) dengan nilai yang juga tak masuk akal. "KPK akan lakukan banyak banget pemeriksaan."
Sebelumnya, Ahok melaporkan dugaan penggelembungan dana dalam penyusunan APBD DKI ke KPK. Laporan itu dilakukan pada Jum'at, 27 Februari 2015 lalu.
![vivamore="Baca Juga :"]
