Sumber :
- VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id
- Konflik antara DPRD DKI Jakarta dengan Gubernur Basuki Tjahja Purnama, atau Ahok, mengingatkan politisi senior PAN, AM Fatwa, saat Ali Sadikin menjadi Gubernur DKI.
Bang Ali, begitu dia biasa dipanggil, menjadi Gubernur DKI dua periode, dari 1966 hingga 1977. Saat itu, Jakarta masih kumuh dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang sangat minim. Catatan sejarah, Ali Sadikin yang purnawirawan TNI Angkatan Laut itu hanya diberi Rp66 juta setahun.
Berbagai kebijakan Gubernur yang terkenal keras dan sesekali melontarkan kalimat pedas ini, saat itu banyak kontroversinya. Walau juga banyak prestasi, seperti membangun jaringan transportasi, terminal, dan yang lainnya.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Bang Ali, begitu dia biasa dipanggil, menjadi Gubernur DKI dua periode, dari 1966 hingga 1977. Saat itu, Jakarta masih kumuh dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang sangat minim. Catatan sejarah, Ali Sadikin yang purnawirawan TNI Angkatan Laut itu hanya diberi Rp66 juta setahun.
Berbagai kebijakan Gubernur yang terkenal keras dan sesekali melontarkan kalimat pedas ini, saat itu banyak kontroversinya. Walau juga banyak prestasi, seperti membangun jaringan transportasi, terminal, dan yang lainnya.
Salah satu kebijakan kontroversi Bang Ali, adalah legalisasi perjudian dan prostitusi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat kecil.
Fatwa mengatakan, saat itu, dia adalah staf Gubernur Ali Sadikin. Diakuinya, saat itu, juga banyak silang pendapat dengan DPRD. Tetapi, situasinya tidak sampai seperti Ahok dan DPRD saat ini.
"Terjadi sedikit gesekan, tetapi tidak begitu serius," kata Fatwa, di DPD, Jakarta, Rabu 4 Maret 2015.
Fatwa menilai, harusnya Ahok bisa menyesuaikan diri. Terutama, dalam hal komunikasi politiknya.
Sebab, pemerintahan daerah itu bukan saja eksekutif yakni Gubernur dan jajaran birokrasinya. Tetapi juga, DPRD sebagai lembaga yang satu paket dengan eksekutif.
"Jadi melekat dan juga memiliki kepala daerah, satu eksekutif dan legislatif. Lain halnya antara Presiden dan DPR, berdiri sendiri. Jadi menjadi aib kalau terjadi sengketa antara Gubernur dan DPRD," kata Fatwa.
Fatwa melihat, komunikasi politik Ahok dan DPRD memang buruk. Akibatnya, tidak hanya konflik lembaga, tetapi juga masuk ranah pribadi, seperti saling melaporkan ke polisi. "Kalau ada kecurigaan, kan bisa ditanyakan," katanya.
Dia mengaku mengenal Ahok, dan memang pembawaan Ahok seperti itu. Tetapi, Fatwa tidak sepakat kalau alasan bawaan itu membuat Ahok tidak bisa bertutur yang lebih baik.
"Memang itu karakter dan pembawaan, tetapi bisa dikemas dengan pembawaan komunikasi yang baik. Jangan hanya berani dan jujur, tetap harus santun dalam komunikasi politik," kata Fatwa.
"Saya kenal dekat dengan Ahok itu jujur dan berani, tetapi juga harus dibalut dengan santun." (asp)![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Salah satu kebijakan kontroversi Bang Ali, adalah legalisasi perjudian dan prostitusi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat kecil.
