Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap menghadapi apa pun jalur hukum yang akan ditempuh DPRD DKI, tentang dugaan dokumen palsu terkait penyerahan draf APBD DKI tahun 2015 ke Kemendagri.
"Jadi, kalau DPRD akan laporkan ke Polda, silakan saja, saya tidak takut. Saya sendiri saja nggak pakai pengacara. Biro Hukum sudah ada. Urusannya terang benderang
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Jadi, kalau DPRD akan laporkan ke Polda, silakan saja, saya tidak takut. Saya sendiri saja nggak pakai pengacara. Biro Hukum sudah ada. Urusannya terang benderang
gini kok
. Apa yang sulit," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, Selasa 3 Maret 2015.
Menurut Saefullah, dokumen yang diserahkan pada rapat paripurna pengesahan APBD 27 Januari 2015, hanya berupa bendel kecil yang tidak ada rincian tentang dana yang diduga siluman titipan dari DPRD di dalamnya.
Bahkan, Saefullah juga berani membeberkan draf APBD versi Pemprov DKI dan DPRD DKI. "Sangat jelas ada detail rincian yang berbeda, terutama anggaran di Dinas Pendidikan," tuturnya.
Saefullah bahkan menyatakan siap mundur dari jabatannya sebagai sekda, jika keterbukaan menuju transparansi yang diusungkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok gagal.
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
gini kok
