Sumber :
- Fajar GM
VIVA.co.id
- Tudingan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengenai adanya dana siluman alias titipan DPRD DKI dalam anggaran Dinas Pendidikan membuat hubungannya dengan DPRD kian meruncing.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Ahok Pastikan Diri Maju di Pilgub DKI 2017
Baca Juga :
Kapolda Metro Minta Ahok Keluarkan Pergub CCTV
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengirimkan draf APBD ke Kementerian Dalam Negeri, yang rinciannya berbeda dengan draf APBD yang diberikan oleh DPRD DKI usai rapat paripurna pengesahan APBD pada 27 Januari 2015 lalu.
Ahok, begitu Basuki biasa disapa, menyebut Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Anas Makmun, berhasil menemukan Rp3,43 triliun anggaran siluman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta. Anggaran sebesar itu diduga dari pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk sekolah-sekolah.
Menanggapi hal ini, Presiden Jokowi mengatakan bahwa sebenarnya dalam anggaran harus ditentukan apa yang menjadi prioritas.
"Mana yang prioritas, apakah sekolah-sekolah yang rusak atau UPS-nya? Penting mana? Masih banyak sekolah-sekolah yang rusak, perlu direhab, perlu diperbaiki. Penting yang mana?," ujar Jokowo saat ditemui di sela-sela blusukan di Pasar Burung Pramuka, Jakarta Timur, Sabtu, 28 Februari 2015.
Yang kedua, menurut Jokowi, perlu ditanyakan apakah pengadaan UPS merupakan usulan sekolah atau bukan. "Nanti akan kelihatan. Tanyakan ke dinas juga mereka mengusulkan nggak?" kata Jokowi.
Ia juga menambahkan bahwa program e-budgeting yang diterapkan Ahok dalam penyusunan APBD sebenarnya sudah dua tahun yang lalu digagas di masa jabatannya, namun belum juga siap.
"Sudah digarap sistemnya dengan baik, tetapi ya masih ada masalah. Saya kira memang sesuatu yang baru pasti biasalah, ada pro dan kontra," ujar mantan Gubernur DKI itu.
Sebelumnya, menurut DPRD, e-budgeting tidak dapat dijadikan acuan utama dalam menyusun APBN. Hal tersebut karena e-budgeting bukanlah termasuk proses pembahasan APBD yang disepakati secara hukum, melainkan hanya alat alternatif saja.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa kisruh antara Ahok dan DPRD DKI hanya masalah komunikasi politik.
"Sebetulnya asal dua-duanya mau bertemu, berkomunikasi, carikan solusi, carikan jalan keluar, pasti ada," kata Jokowi.
Diberitakan sebelumnya, Ahok mengatakan bahwa selama ini dalam setiap tahunnya Disdik DKI mendapatkan anggaran mencapai 28 persen dari APBD DKI. Namun, pada praktiknya, hampir 46 persen sekolah di DKI malah memiliki bangunan yang rusak dan tak memadai.
"Itu karena sebenarnya dari 28 persen anggaran itu bukan untuk pendidikan, tahu nggak. Itu lebih banyak titipan-titipannya. Namanya pokir, pokok-pokok pikiran DPRD," ujar Ahok beberapa waktu lalu.
Ia pun telah melaporkan hal tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Plt Ketua KPK, Johan Budi pun mengatakan pihaknya perlu melakukan verifikasi terlebih dulu terkait bukti-bukti yang dibawa Ahok. Memang ada dugaan dana siluman. (ase)
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menanggapi hal ini, Presiden Jokowi mengatakan bahwa sebenarnya dalam anggaran harus ditentukan apa yang menjadi prioritas.
