Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Ketegangan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama dan DPRD, menuju puncaknya. 'Perang' tak bisa dihindari. Eksekutif dan legislatif sama-sama memegang 'senjata'.
DPRD dengan senjata angketnya, sementara Ahok--sapaan Basuki--dengan senjata 'dana siluman'-nya. Sekilas ada yang lucu dari perang urat syaraf ini. Sebab ada yang terbalik.
Idealnya, DPRD dengan fungsi legislatifnya harusnya berperan sebagai pengawas setiap kebijakan ataupun anggaran yang dibuat eksekutif, kini justru perannya diambil Ahok.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Ahok Pastikan Diri Maju di Pilgub DKI 2017
Baca Juga :
Kapolda Metro Minta Ahok Keluarkan Pergub CCTV
DPRD dengan senjata angketnya, sementara Ahok--sapaan Basuki--dengan senjata 'dana siluman'-nya. Sekilas ada yang lucu dari perang urat syaraf ini. Sebab ada yang terbalik.
Idealnya, DPRD dengan fungsi legislatifnya harusnya berperan sebagai pengawas setiap kebijakan ataupun anggaran yang dibuat eksekutif, kini justru perannya diambil Ahok.
Ahok yang berlatar eksekutif, bak memegang kendali bahwa ada penyalahgunaan anggaran yang dibuat berjamaah oleh para legislatifnya. Disinilah bentuk kelucuan perang ini.
Kritik ini juga dilontarkan oleh Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Abdullah Dahlan. Dalam pandangannya, kisruh yang terjadi antara Ahok dan DPRD, menjadi bukti indikasi kuat gagalnya fungsi pengawasan di DPRD DKI Jakarta.
"Harusnya DPRD yang menemukan penyalahgunaan anggaran. Tapi ini kan dilakukan oleh Ahok atau eksekutif. Ini jadi indikasi bahwa DPRD telah gagal dalam menjalankan fungsi pengawasannya," kata Abdullah.
Ahok, dalam ajuan laporannya ke KPK, menemukan dugaan penyelewengan anggaran fantastis dalam APBD DKI. Barang bukti yang ditunjukkan pun cukup mengejutkan. Ia menenteng sejumlah bundelan dan koper berisikan dokumen.
"Angka ini (dana siluman) mesti dicari dan disisir, ini betul-betul banyak, Rp73 triliun," kata Ahok di gedung KPK Jakarta, Jumat 27 Februari 2015.
Dana-dana siluman ini, menurut Ahok telah lama menjadi salah satu bagian proyek anggota DPRD. Sebab itu, Ahok membawa sejumlah bukti dari tahun 2012 hingga 2015.
Modus dana siluman, menurut Ahok, diajukan DPRD dalam bentuk 'Pokir' atau lazim dikenal dengan pokok-pokok pikiran DPRD. Ia diusul masuk dengan dititipkan lewat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sehingga, secara kasat mata tidak terlihat munculnya kejanggalan.
Ia mencontohkan, dalam anggaran APBD DKI tahun 2014, pos anggaran dinas itu disisipi oleh penganggaran untuk pengadaan sebanyak 55 unit perangkat
uninterruptible power supply
(UPS) senilai Rp330 miliar untuk disimpan di sekolah-sekolah. Pada anggaran 2015, angka anggaran siluman yang disisipkan di pos anggaran Disdik semakin membengkak.
"Ini mengerikan. Pokoknya banyak. Seru-serulah ini," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.
Terpisah, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, mengaku tak mempersoalkan langkah Ahok menyikapi dana siluman di DPRD.
Ia justru mengancam, karena Komisi Pemberantasan Korupsi sudah dilibatkan Ahok, maka DPRD juga akan melakukan penyelidikan internal di Pemda DKI Jakarta.
"Bagus. Pelaporan itu, nanti bisa makin terlihat kan. Kita akan terbuka di pelaksanaan hak angket nanti. Siapa yang berbuat tidak benar akan terlihat. Nanti bisa terang benderang," ujar Prasetio, Jumat 27 Februari 2015.
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ahok yang berlatar eksekutif, bak memegang kendali bahwa ada penyalahgunaan anggaran yang dibuat berjamaah oleh para legislatifnya. Disinilah bentuk kelucuan perang ini.
