Sumber :
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro
VIVA.co.id
- Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama, menyebut bahwa dugaan penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta telah terjadi sejak tahun 2012.
Namun, menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, penyimpangan yang banyak, terjadi pada tahun 2014 dan 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Pengganti Ahok Minta Demonstran Tak Terprovokasi
Namun, menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, penyimpangan yang banyak, terjadi pada tahun 2014 dan 2015.
Baca Juga :
Alasan Lelang Proyek Anak Buah Ahok Selalu Gagal
"(Sejak tahun) 2012-2015, tapi yang paling banyak tahun 2014 dan 2015," kata Ahok, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat 27 Februari 2015.
Ahok mendatangi KPK untuk melaporkan dugaan penyimpangan tersebut. Dia menyebut turut membawa sejumlah bukti yang mendukung adanya dugaan penyimpangan itu.
"Jadi, tadi kami datang membawa bukti-bukti perbedaan APBD yang saya ajukan dengan e-budgeting yang disepakati di paripurna dengan yang dibuat oleh kawan-kawan DPRD. Ada selisih cukup banyak sampai Rp12 triliun. Mereka pun ketika membuat ini juga salah, meng-
crop
-nya salah. Kami juga minta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk audit tahun 2015, yang tahun 2014 sudah menyerahkan audit dan tahun 2012-2013 sudah ada auditnya," tutur dia.
Dia menampik saat disinggung bahwa pelaporan itu terkait adanya hak angket yang digulirkan oleh DPRD.
Ahok bahkan menegaskan, bahwa pihaknya sudah berniat melapor saat Gubernur DKI Jakarta masih dijabat oleh Joko Widodo.
"Ini sebenarnya sudah mau kami laporkan sejak zamannya Pak Jokowi, tapi buktinya tidak pernah ada, karena selama ini SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daera) yang isi," kata Ahok.
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"(Sejak tahun) 2012-2015, tapi yang paling banyak tahun 2014 dan 2015," kata Ahok, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat 27 Februari 2015.
