- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id - Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit mengatakan, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo harus turun tangan guna menyelesaikan konflik antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD.
Menurut dia, perseteruan antara DPRD DKI dengan Ahok sudah terjadi sejak lama. Namun, puncaknya baru terjadi saat ini, terkait draft Perda APBD DKI 2015 yang dikirim ke Kemendagri yang tak ada tanda tangan dari pimpinan DPRD DKI.
"Konflik antara eksekutif dengan legislatif di Pemprov DKI sudah terjadi sejak lama. Ini artinya, para politisi gagal menyelesaikan sengketa mereka dengan kepala daerah. Malah sekarang memuncak menjadi pertarungan hidup mati secara politik. Karena hak angket diarahkan pada pemakzulan Basuki. Jadi tidak ada lagi win-win solution," kata Arbi saat dihubungi VIVA.co.id, Kamis, 26 Februari 2015.
Situasi politik di Jakarta yang semakin gawat dan memanas ini membuat kedua lembaga pemerintahan daerah ini menjadi tidak produktif, tidak pro rakyat dan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, Arbi mendesak Mendagri segera menyatakan sikap untuk menyelesaikan permasalahan antara Ahok dengan DPRD DKI. Sebab, jika pemerintahan daerah tak bisa menggunakan otonomi daerahnya dengan baik, maka pusat harus turun langsung.
"Saya kira, Mendagri harus menyatakan sikap. Jangan mengambang. Karena mereka tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau daerah tidak bisa menggunakan wewenang otonomi dengan baik, maka pusat harus terjun untuk menyelesaikannya."
Baca Juga:
Ini Lokasi Posko Makanan, Minuman dan Medis untuk Pendemo
Ada empat posko yang disiapkan.
