- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menyebut bahwa penerapan sistem pembayaran tiket secara elektronik (e-ticketing) yang telah dilakukan oleh PT Transportasi Jakarta masih belum optimal.
Walaupun BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu mengatakan telah menerapkan sistem itu secara 100 persen di seluruh 12 koridor TransJakarta, namun Ahok, sapaan akrab Basuki, mengatakan bahwa sistem elektronik tersebut baru bisa mendeteksi lokasi warga pada saat tapping (menempelkan) kartu uang elektroniknya di halte TransJakarta yang ia masuki.
"Padahal, kita butuh tahu juga di mana orang ngetap kartunya saat keluar di halte mana," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 23 Februari 2015.
Informasi itu, kata Ahok, perlu diketahui oleh Pemprov DKI agar Pemprov bersama PT Transportasi Jakarta bisa menciptakan rute-rute baru TransJakarta berdasarkan hasil evaluasi dari lalu lintas warga antar halte-halte yang telah ada.
Selain itu, Ahok mengatakan Pemprov DKI kini juga tengah merumuskan rencana pengintegrasian moda transportasi itu dengan moda-moda transportasi yang lain seperti Kereta Rel Listrik (KRL) dan Mass Rapid Transit (MRT) yang saat ini masih dibangun.
Bila PT Transportasi Jakarta sudah bisa menyediakan informasi mengenai lalu lintas warga di antara halte-halte TransJakarta berdasarkan data hasil pendeteksian dari tapping kartu uang elektronik, Ahok mengatakan, maka Pemprov nantinya akan menjadi lebih mudah juga dalam menentukan lokasi untuk membangun halte MRT atau KRL yang diperuntukkan sebagai lokasi transit bagi warga yang sebelumnya baru saja menggunakan TransJakarta.
"Rencana kita nanti semuanya (moda transportasi) terintegrasi semua secara bertahap," ujar Ahok.
PT Transportasi Jakarta resmi menyatakan seluruh halte di 12 koridor TransJakarta telah menggunakan sistem e-ticketing pada hari Sabtu, tanggal 21 Februari 2015.
Penerapan sistem e-ticketing secara penuh untuk membayar tiket TransJakarta dimulai pada tanggal 1 Agustus 2014 silam di Koridor 1 TransJakarta. Secara bertahap, sistem tersebut kemudian diterapkan juga di 11 koridor TransJakarta lainnya selama penghujung tahun 2014.
Namun, penerapannya di Koridor 4 dan Koridor 6 TransJakarta sempat menemui kendala. PT Megah Prima Mandiri (MPM) selaku perusahaan swasta pemenang tender penyediaan mesin tiket elektronik menggugat Bank DKI selaku penyelenggara tender. Karena Bank DKI malah menunjuk perusahaan lain, PT Gamatechno, untuk mengelola sistem pembayaran tiket elektronik di kedua koridor itu setelah PT MPM selesai memasangkan mesin-mesinnya.
Proses sengketa hukum antara PT MPM dan Bank DKI hingga saat ini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini tentunya menyebabkan penerapan sistem e-ticketing secara penuh di seluruh koridor TransJakarta, yang pada awalnya ditargetkan untuk bisa terlaksana paling lambat di akhir tahun 2014, menjadi molor.
PT Transportasi Jakarta selaku BUMD milik Pemprov DKI yang ditunjuk untuk mengelola TransJakarta secara penuh mulai tahun 2015 kemudian mengambil jalan tengah dengan cara melakukan pengadaan mesin pembaca tiket elektronik sendiri dan memasangkannya di halte-halte koridor 4 dan 6 tanpa mengganggu mesin pembaca tiket elektronik milik PT MPM yang sedang disengketakan.
"Gugatan hukumnya menyoal masalah kontrak antara Bank DKI dan PT MPM, tetapi tidak mempermasalahkan jika penerapan e-ticketing itu dilakukan oleh PT Transportasi Jakarta," ujar Steve Kosasih, Dirut PT Transportasi Jakarta. (one)
Baca juga:
Tarif TransJakarta Tak Terpengaruh Penurunan Harga BBM
"Karena cost kami lebih dari Rp3.500."
