- VIVA.co.id/Yulianisa Setyoningrum
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menampik bersikap tidak etis, menggebrak kap mobil dan mengeluarkan amarahnya di depan sekelompok warga yang menemuinya di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 18 Februari 2015.
Pada hari Rabu kemarin, kata Ahok, sapaan akrab Basuki, ia mengeluarkan amarahnya bukan kepada warga, namun kepada pengacara yang disewa warga itu, dan disebut oleh Ahok telah berjanji memenangkan kasus sengketa lahan girik seluas 7.000 meter persegi di Kembangan Selatan, Jakarta Barat.
"Pengacara itu mau memenangkan kasus tanah girik garapan orang. Lalu (setelah menang), mereka mau bagi hasil. Pasti umumnya seperti itu," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Jum'at, 20 Februari 2015.
Ahok mengatakan, pengacara itu berusaha memenangkan gugatan warga dengan cara meminta surat keterangan kepemilikan lahan kepada camat dan lurah setempat.
Surat itu kemudian akan digunakan sebagai bukti untuk memperkuat klaim kepemilikan warga terhadap tanah itu di pengadilan.
Namun karena camat dan lurah setempat enggan mengeluarkan surat tersebut, pengacara itu akhirnya mendatangi Ahok pada hari rabu kemarin guna membuat rekomendasi agar camat dan lurah setempat mau mengeluarkan surat yang diminta.
"Camat sama lurah kita enggak mau kasih. Kalau kamu ngaku pernah ngegarap tanah itu, itu milik kamu enggak? Bukan milik kamu kan. Namanya juga kamu mengakui hanya pernah garap saja kan. Terus ada enggak tanah garapan diwarisin? Nah makanya ini ada oknum pengacara yang nawarin bisa menang. Tapi dia enggak bisa ke pengadilan kan karena enggak punya datanya," kata Ahok.
Ahok mengatakan justru sang pengacara yang diketahui bernama Haerudin Massaro, yang telah bertindak tidak etis. Pengacara tersebut membawa seorang nenek berkursi roda yang disebut sebagai ahli waris tanah itu, kemudian menempatkannya tepat di depan mobil dinasnya yang akan segera pergi, agar ia mau membubuhkan tanda tangan rekomendasinya kepada lurah dan camat agar mau mengeluarkan surat keterangan kepemilikan lahan yang dimintanya.
"Dia ngancem, letakkan nenek di depan mobil supaya camat lurah kita mau penuhi keinginan dia. Etis enggak dia? Dia sudah kayak teroris, menyandera nenek-nenek yang sudah ngerti apa-apa, supaya kita kasih dia surat," jelas Ahok.
Ahok menegaskan, ia bukanlah seorang gubernur yang enggan mengurusi masalah warganya. Salah satunya dibuktikan dengan disediakannya fasilitas berupa 4 set kursi di depan pendopo Balai Kota DKI yang khusus disediakan bagi warga yang ingin menemuinya setiap pagi sebelum ia berkantor guna menyampaikan masalahnya secara langsung kepadanya.
"Saya bukan tipe orang mau lari dari warga. Saya kasih kursi kan untuk orang mau duduk ngomong semua kan. Kalau saya mau marahi warga, orang sudah enggak mau datang lagi," kata Ahok.
Terkait permasalahan sengketa lahan ini, Ahok mengatakan ia memberikan solusi dengan menyuruh warga menyelesaikan masalahnya di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) milik Pemprov DKI.
Badan PTSP DKI, kata Ahok, telah bekerjasama juga dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga permasalahan sengketa lahan warga, juga bisa diselesaikan di kantor PTSP.
"Solusinya datang ke PTSP saja untuk urusin surat. Tapi ini (kejadian hari Rabu) enggak ada hubungannya sama sertifikat. Ini kasus dia ingin menangin tanah yang menurut dia kakek-neneknya pernah garap. Lu enggak boleh kayak gitu," ujar Ahok.
Baca juga:
Ini Lokasi Posko Makanan, Minuman dan Medis untuk Pendemo
Ada empat posko yang disiapkan.
