Sumber :
- REUTERS/Beawiharta
VIVA.co.id -
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto merasa aneh dengan sikap Kementerian Dalam Negeri yang mengembalikan draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta.
Menurut Prjanto, bagaimana mungkin PNS DKI yang setiap tahun menyusun RAPBN bisa keliru menyusun format hingga harus dikembalikan karena kurang lengkap.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menurut Prjanto, bagaimana mungkin PNS DKI yang setiap tahun menyusun RAPBN bisa keliru menyusun format hingga harus dikembalikan karena kurang lengkap.
"Bukankah itu pekerjaan rutin tahunan? Ataukah tim penyusun RAPBD bukan PNS DKI?" tanya Prijanto saat dihubungi
VIVA.co.id
, Selasa 17 Februari 2015.
Keanehan itu akan memicu munculnya pertanyaan besar di kalangan masyarakat Jakarta. Adakah tim siluman penyusunnya?
"Jika transparan, tentu tidak akan muncul istilah ‘dana siluman’ dan ‘tim siluman’, kata Prijanto.
Sesungguhnya, menurut Prijanto, mengelola uang rakyat yang diwujudkan dalam APBD itu harus transparan dan taat azas.
Kisruh antara Pemprov DKI dan DPRD DKI berawal dari tuduhan Ahok terhadap salah seorang anggota DPRD DKI yang diduga telah berkirim surat kepada Kementerian Dalam Negeri hingga Kemendagri akhirnya mengembalikan rancangan APBD DKI 2015 ke Pemprov DKI.
Oknum DPRD tersebut, kata Ahok, masih berupaya meloloskan anggaran sebesar Rp8,8 triliun yang pengajuan sebenarnya sudah pernah ia coret sebelum APBD DKI 2015 disahkan DPRD DKI pada tanggal 27 Januari 2015 yang lalu.
Pemerintah Provinsi DKI menyerahkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai APBD DKI 2015 kepada Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 2 Februari 2015.
Namun demikian, Kemendagri menyerahkannya kembali kepada Pemprov DKI pada pekan lalu dikarenakan dokumen APBD tersebut dinilai berantakan dan masih kurang lengkap.
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Bukankah itu pekerjaan rutin tahunan? Ataukah tim penyusun RAPBD bukan PNS DKI?" tanya Prijanto saat dihubungi
