- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memuji Presiden kedua Soeharto dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB). Soeharto, kata Ahok, memang melakukan beberapa kesalahan selama 32 tahun memimpin Indonesia. Namun keberhasilan Bapak Pembangunan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB perlu diakui.
"Reformasi yang ditinggalkan oleh Pak Harto itu seperti haram. Saya kira itu kesalahan. Dalam hidup pasti ada khilaf," ujar Ahok saat membuka acara pembinaan dan konsolidasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) di Gedung BKKBN, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 16 Februari 2015.
Para petugas pelaksana dan pengelola program BPMPKB Provinsi DKI Jakarta harus bisa meneruskan upaya pengendalian bidang kependudukan di Kota Jakarta dengan cara memetakan sebaran warga miskin di Jakarta. Apalagi kata Ahok, jumlah orang miskin di Jakarta berdasarkan survei kebutuhan hidup cukup mencapai 17 persen dari total penduduk sebanyak lebih dari 10 juta jiwa, jauh berbeda dari jumlah orang miskin berdasarkan standar nasional hasil dari survei BPS yang hanya mencapai 4,7 persen.
"Survei BPS itu menggunakan 2.500 kalori. Saya bilang itu standarnya salah, kalau dirupiahkan itu hanya Rp459 ribu. 2014 kami survei lagi dengan menggunakan kebutuhan hidup layak seorang lajang Rp5-6 juta per bulan, di Pulau Seribu malah lebih mahal," ujar Ahok.
Adapun pemetaan sebaran warga miskin itu, kata Ahok, dilakukan dengan cara mendata tingkat kesejahteraan dan keamanan warga di suatu daerah RW. Setelah terdata, warga yang tingkat kemiskinannya diketahui berada di bawah standar kebutuhan hidup cukup kemudian diberikan penanganan seperti pemberdayaan dengan cara diikutsertakan dalam pelatihan keterampilan atau diberikan jaminan kesehatan.
"Yang kita butuhkan sekarang pemerhati seperti itu. Petugas kita harus jadi pemerhati, memperhatikan orang dari hamil, anaknya lahir, kerja, berkeluarga, sampai meninggal, semuanya harus diurus," ujar Ahok.
Baca berita terhangat lainnya:
Pengganti Ahok Minta Demonstran Tak Terprovokasi
Pendemo boleh unjuk rasa asalkan tertib.
