Sumber :
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA.co.id -
Dewan Perwakilan Daerah Provinsi (DPRD) DKI Jakarta memiliki dua opsi untuk menuntaskan kisruh dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.
Menurut Wakil Ketua DPRD DKI, Muhammad Taufik, opsi pertama adalah mengajukan hak interpelasi terhadap apa yang kini tengah dipermasalahkan DPRD dengan Pemprov DKI. "Pilihan kedua adalah hak angket," kata Taufik, Senin 16 Februari 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menurut Wakil Ketua DPRD DKI, Muhammad Taufik, opsi pertama adalah mengajukan hak interpelasi terhadap apa yang kini tengah dipermasalahkan DPRD dengan Pemprov DKI. "Pilihan kedua adalah hak angket," kata Taufik, Senin 16 Februari 2015.
Kedua opsi itu akan dibahas dalam rapat pimpinan terbuka yang akan digelar siang ini di Gedung DPRD DKI. Taufik memaparkan, dalam rapat itu, akan dibahas tentang penolakan e-budgeting oleh DPRD DKI yang diajukan Pemprov DKI.
E-budgeting itu harus dibahas kembali mengingat adanya kejanggalan. Menurut Taufik, APBD harus disahkan terlebih dahulu baru dimasukkan ke dalam e-budgeting.
"Itu (e-budgeting) kan alat untuk transparansi. Bukan dalam proses, proses itu dijamin undang-undang. Setelah disahkan oleh dewan disepakati bersama, disitu baru input e-budgeting. Kalau e-budgeting jauh jauh hari kalau dibahas percuma dong kan gak bisa diganti. Kalau ada hal hal yang dianggap urgent. Nanti bohongi lagi kita," kata Taufik.
Taufik menjelaskan, KUA-PPAS tahun ini sudah berubah sebanyak tiga kali. KUA-PPAS pertama terhitung SILPA sebanyak 6 triliun, lalu dirubah menjadi 19 milyar. Lalu terakhir menjadi 8 triliun.
"Mana ada SILPA 8 triliun. Orang dia defisit 20 triliun. Kemudian serapan 45 persen berubah lagi," ujarnya. (ren)
Baca berita lainnya:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Kedua opsi itu akan dibahas dalam rapat pimpinan terbuka yang akan digelar siang ini di Gedung DPRD DKI. Taufik memaparkan, dalam rapat itu, akan dibahas tentang penolakan e-budgeting oleh DPRD DKI yang diajukan Pemprov DKI.
