Ada Balita, Ahok Tak Tega Cabut Listrik di Pemukiman Ilegal

Tempat tinggal warga miskin di Jakarta.
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar

VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak tega kebijakan memutus sambungan listrik bagi warga-warga yang tinggal di pemukiman ilegal itu dilakukan saat ini.

"Kalau sekarang kita belum tega merintahin PLN untuk langsung main cabut. Di kolong-kolong jembatan itu masih banyak lansia, balita yang tinggal," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 21 Januari 2015.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata Ahok, saat ini masih mengebut pembangunan 200 rumah susun yang bisa menyediakan hingga 50.000 unit rumah susun di seluruh Jakarta. Unit rusun itu, akan digunakan sebagai lokasi hunian bagi warga yang yang direlokasi karena rumahnya ilegal atau terkena penggusuran.

Bila rumah susun itu telah berdiri, maka Pemprov tidak akan lagi memberi toleransi kepada para penghuni ilegal yang disebutnya telah mendiami tempat-tempat seperti kolong jembatan, bantaran kali, dan pinggiran rel kereta api itu selama puluhan tahun.

"Kalau rusun sudah siap, baru kita putus (sambungan listriknya)," kata Ahok.

Sebelumnya permintaan pemutusan sambungan listrik di pemukiman-pemukiman ilegal disampaikan oleh Ahok kepada Dirut PLN Sofyan Basir saat Sofyan mengunjungi Balai Kota DKI pada hari Jumat, 16 Januari 2015.

Kendaraan yang Lintasi Medan Merdeka Mulai Dialihkan

Ahok mendukung rencana PLN untuk menambah kapasitas jaringan listrik di Jakarta hingga 3.000 MW. Namun ia meminta BUMN itu memutus sambungan listrik ke pemukiman ilegal karena pemberian fasilitas itu menurutnya tidak sejalan dengan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberantas para pemukiman liar dan menertibkan kawasan-kawasan kumuh tersebut.

Baca juga:

Massa Demo dari Bekasi dan Tangerang Mulai Berdatangan
Posko logistik demo 4 November

Ini Lokasi Posko Makanan, Minuman dan Medis untuk Pendemo

Ada empat posko yang disiapkan.

img_title
VIVA.co.id
4 November 2016