Sumber :
- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVAcoid
- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menawarkan solusi kepada para pengelola angkutan umum yang tidak ingin direpotkan dan dirugikan oleh berubah-ubahnya tarif angkutan paska pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh Pemerintah Pusat.
Solusi itu adalah bergabung dengan PT. Transportasi Jakarta, BUMD milik Pemprov DKI yang telah secara khusus ditunjuk untuk menangani sektor transportasi publik di Jakarta.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Solusi itu adalah bergabung dengan PT. Transportasi Jakarta, BUMD milik Pemprov DKI yang telah secara khusus ditunjuk untuk menangani sektor transportasi publik di Jakarta.
Baca Juga :
Standar Rel Kereta Ringan Akhirnya Disepakati
"Kalau masuk ke PT. Transportasi Jakarta, saya tawarkan kamu dibayar pakai sistem rupiah per kilometer," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 19 Januari 2015.
Ahok mengatakan, imbas dicabutnya subsidi BBM oleh Pemerintah adalah harga BBM di tanah air akan sering berubah mengikuti pergerakan harga minyak dunia.
Perubahan harga BBM itu dipastikan akan membuat tarif angkutan di Jakarta juga sering berubah karena menyesuaikan dengan besaran harga BBM yang berlaku.
Jika bergabung dengan PT. Transportasi Jakarta, kata Ahok, maka para pengelola angkutan umum tidak perlu lagi pusing memikirkan besaran tarif yang sesuai dan tidak membuat rugi setiap kali pemerintah pusat melakukan penyesuaian terhadap harga BBM.
Pasalnya, Pemprov DKI akan memberikan subsidi tiket angkutan melalui anggaran Public Service Obligation (PSO) di APBD, yang membuat tarif angkutan itu tidak pernah berubah.
Di sisi lain, operator juga dijamin tidak akan merugi karena Pemprov DKI akan membayar mereka sejumlah uang untuk setiap jarak kilometer yang ditempuh, sehingga para supir tidak perlu lagi memikirkan jumlah penumpang untuk memenuhi besaran setoran.
"Harga tiket bus kamu akan sama dengan harga tiket TransJakarta, dan kita juga kasih kamu PSO," ujar Ahok.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kalau masuk ke PT. Transportasi Jakarta, saya tawarkan kamu dibayar pakai sistem rupiah per kilometer," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 19 Januari 2015.
