Sumber :
VIVA.co.id -
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyangkal adanya pos anggaran siluman dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015.
Ia mengatakan, telah terjadi salah paham yang membuat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berprasangka DPRD menyisipkan dana sebesar Rp8,8 triliun dalam pos anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk keperluan sosialisasi Pergub dan SK Gubernur dalam RAPBD 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Wakil Ketua DPRD DKI Tuding ICW Tendensius
Ia mengatakan, telah terjadi salah paham yang membuat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berprasangka DPRD menyisipkan dana sebesar Rp8,8 triliun dalam pos anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk keperluan sosialisasi Pergub dan SK Gubernur dalam RAPBD 2015.
Baca Juga :
Soal LKPJ, Ketua DPRD Ingin Beri Pelajaran Ahok
"Isu tentang anggaran siluman itu tiba-tiba beredar di media. Padahal, kita saja belum mengajukan usulan anggaran apa-apa ke Bappeda," ujar Prasetyo di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 19 Januari 2015.
Prasetyo bersama Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana hari ini menemui Ahok di kantornya guna mengklarifikasi terkait tudingan dana siluman itu. Menurut Prasetyo, Ahok telah menerima klarifikasi dan sepakat, penundaan rapat paripurna pembahasan RAPBD pada Jumat lalu hanya masalah miskomunikasi, bukan karena kekesalan DPRD terkait temuan anggaran siluman tersebut.
"Komunikasi kita memang kurang. Saya sibuk, beliau (Ahok) sibuk. Jadi, tidak ada masalah sebetulnya. Hanya masalah miskomunikasi saja," ujarnya menambahkan.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, karena sudah tak ada masalah lagi dengan eksekutif, DPRD DKI akan melanjutkan pembahasan RAPBD 2015 itu dalam rapat paripurna yang akan diselenggarakan besok, Selasa, 20 Januari 2015.
Sementara itu, Triwisaksana mengatakan, setelah kejadian ini baik eksekutif maupun legislatif telah sepakat untuk semakin mengintensifkan komunikasi. Politisi PKS ini tidak ingin masalah miskomunikasi malah mencitrakan hubungan DPRD dan Pemprov DKI tak harmonis.
"Setelah ini, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) kerjanya akan semakin melekat dengan DPRD, supaya komunikasinya baik dan tidak ada lagi kesalahpahaman seperti ini. Mungkin pertemuannya akan sangat intensif, karena target kita kan pembahasan RAPBD ini akan selesai bulan ini."
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta membatalkan sidang dengan agenda pembahasan RAPBD 2015 pada Jumat, 16 Januari 2015 lalu tanpa penjelasan. Ahok menduga, hal itu terjadi karena ia mencoret sejumlah pos anggaran yang menurut dia tidak masuk akal. Pasalnya, RAPBD yang diajukan satuan kerja perangkat dinas (SKPD) tak masuk akal alias tak logis. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Isu tentang anggaran siluman itu tiba-tiba beredar di media. Padahal, kita saja belum mengajukan usulan anggaran apa-apa ke Bappeda," ujar Prasetyo di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 19 Januari 2015.
