Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah melakukan uji coba penerapan teknologi electronic road pricing (ERP) sejak Selasa, 15 Juli 2014 di Jalan Sudirman, Jakarta.
Uji coba yang dilakukan untuk menguji sinkronisasi gantry atau gerbang pendeteksi yang kini telah dibangun di depan gedung Bank Panin Senayan, dengan alat OBU (On-Board Unit) yang telah dipasang di 50 unit mobil.
Astrid Lincyana/ Jakarta
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Uji coba yang dilakukan untuk menguji sinkronisasi gantry atau gerbang pendeteksi yang kini telah dibangun di depan gedung Bank Panin Senayan, dengan alat OBU (On-Board Unit) yang telah dipasang di 50 unit mobil.
Penerapan sistem ini sesuai dengan Perda No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta 2030 junto Perda No.5 tahun 2014 tentang Transportasi. Ini untuk mengatasi kemacetan dan tingginya pencemaran udara akibat pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor.
Disampaikan Kepala Bidang Akutan Darat Pemprov DKI, Emanuel K, belum ada kelanjutan dari uji coba program ERP itu. Saat ini masih dilakukan evaluasi. Perusahaan asal Swedia, Kapsch AG, yang memperkenalkan teknologi electronic road pricing (ERP) di Jakarta ini masih diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan produknya.
Sekarang sedang tahap evaluasi sampai mana tingkat keefektifan alat ERP itu. Hasilnya sedang on progres. Targetnya, semakin cepat ya semakin baik," katanya.
Tingkat kemacetan di Jakarta terjadi diseluruh jalan protokol dan pusat pemerintahan pada jam sibuk. Salah satu upaya untuk mengatasi kemacetan dengan sistem jalan berbayar. Tapi saat ini, baru dua titik saja yang sudah di pasang alat ERP, yaitu arah Sudirman - Thamrin dan H.R Rasuna Said, Kuningan.
"Sejauh ini belum ada perencanaan untuk menambah titik yang akan di pasangkan ERP, memang baru dua titik saja," ujarnya.
Sejauh ini ERP diharapkan dapat mengubah warga yang biasa menggunakan kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum.
Astrid Lincyana/ Jakarta
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Penerapan sistem ini sesuai dengan Perda No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta 2030 junto Perda No.5 tahun 2014 tentang Transportasi. Ini untuk mengatasi kemacetan dan tingginya pencemaran udara akibat pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor.
