- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Wakil Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Gemilang Tarigan, menuturkan, penerapan kebijakan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta memerlukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan berbagai pihak.
Menutur dia, dalam penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di beberapa titik di Jakarta memerlukan peningkatan koordinasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak-pihak terkait.
"Ya memang, koordinasi untuk mengimplementasikan perlu ditingkatkan. Kalau ERP sendiri regulasi-regulasinya memang sedang digodok. ERP itu sudah ada aturannya, nah tinggal implementasi pendataan," kata Gemilang.
Menuurut dia, titik-titik ditetapkan ERP itu sendiri saat ini sedang dibicarakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dan kepolisian termasuk dengan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) untuk mengawasi dari sisi kendaraan umum yang harus disiapkan sebagai pengganti kendaraan pribadi.
"Di mana saja yang ada di Jakarta ini dan wilayah sekitarnya. Ini lagi didiskusikan antara pemda dan kepolisian," kata dia.
Kemudian menurut Gemilang, terkait tidak jadinya penerapan ganjil genap karena kebijakan itu sulit penerapannya. Kata dia, untuk menindak begitu banyak kendaraan harus ada electronic law enforcement yang harus disiapkan.
"Jadi secara teknis itu agak sulit," kata dia.
Tetapi dengan diusahakan untuk diterapkan ERP, paling tidak diharapkan kemacetan bisa berkurang. Menurutnya, ketika dibebani dengan jalan berbayar, pengguna mobil pribadi akan berkurang.
Mazda Hadirkan 2 Mobil Keren di Auto China 2024
Changan Mazda Automobile Corporation Ltd yang merupakan perusahaan patungan antara Mazda Motor Corporation dan Chongqing Changan Automobile, meramaikan pameran Auto China
