Sumber :
VIVAnews - Front Pembela Islam (FPI) yang berunjukrasa dengan mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ), merinci alasan mengapa mereka menolaj mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jadi Gubernur DKI Jakarta.
Menurut GMJ, ada beberapa dosa besar Ahok yang membuat akumulasi kekesalan masyarakat memuncak terhadap Plt Gubernur DKI itu. Pertama, keresahan umat Islam DKI Jakarta atas agama Ahok yang nonmuslim. Kedua, keresahan masyarakat Tionghoa karena sikap arogansi Ahok yang bertentangan dengan falsafah masyarakat Tionghoa.
"Ketiga, keresahan umat beragama di Jakarta atas wacana penghapusan status agama di KTP oleh Ahok. Keempat, penghinaan terhadap ayat-ayat suci. Di mana Ahok pernah melontarkan bahwa ayat konstitusi lebih tinggi dibanding ayat suci," kata Imam Besardi depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin 10 November 2014.
Kemudian, kelima, terkait kebijakan Ahok yang mengubah pakaian seragam sekolah pada hari Jumat dari busana muslim menjadi baju adat. Keenam, tindakan penggusuran dua mesjid di Taman Ismail Marzuki dan Jatinegara. Ketujuh, pengurangan bantuan pembangunan mesjid, dari 1.000 mesjid per tahun menjadi 300 mesjid.
Selanjutnya, kedelapan, pelanggaran terhadap konstitusi dengan menerbitkan instruksi gubernur nomor 67 tahun 2014, yang melarang penjualan hewan kurban di tempat umum dan melarang pemotongannya di sekolah dan mesjid serta fasilitas publik lainnya.
"Ahok juga gagal dalam pemerintahan. Salah satunya adalah minimnya serapan APBD DKI yang hanya 30 persen dari Rp70 triliun. Akibatnya pembangunan di Jakarta tak berjalan," ujarnya.
Ia berharap, lewat perwakilan publik di DPRD, yang telah menyatakan dukungan menolak melantik Ahok, dapat segera diwujudkan. "Jangan sampai gejolak publik tambah luas. DPRD harus wujudkan janjinya. Kalau tidak di Jakarta akan ada demo setiap hari," katanya.
Baca juga:
Halaman Selanjutnya
Selanjutnya, kedelapan, pelanggaran terhadap konstitusi dengan menerbitkan instruksi gubernur nomor 67 tahun 2014, yang melarang penjualan hewan kurban di tempat umum dan melarang pemotongannya di sekolah dan mesjid serta fasilitas publik lainnya.
