Sumber :
- REUTERS/Beawiharta
VIVAnews
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta menemukan adanya 'dana siluman' atau pos anggaran fiktif pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Kepala BPKP DKI Jakarta, Bonny Anang Dwijanto, mengatakan, dana siluman itu di antaranya ditemukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Niat Mulia Maarten Paes untuk Timnas Indonesia
Kepala BPKP DKI Jakarta, Bonny Anang Dwijanto, mengatakan, dana siluman itu di antaranya ditemukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Baca Juga :
Kisah Mualaf Jorvan Vieira Pelatih Timnas Irak yang Berhasil Membawa Timnya Menjuarai Piala Asia
"Memang banyak pos anggaran yang tidak jelas peruntukannya. Proyek-proyek itu dikatakan tidak pernah diajukan oleh dinas terkait, tapi muncul dalam APBD yang disahkan," ujar Bonny, kepada VIVAnews, melalui sambungan telepon, Jum'at, 7 November 2014.
Berdasarkan penelusuran BPKP, terang Bonny, dana siluman yang diajukan oleh Dinas PU DKI pada APBD 2013 mencapai Rp1,226 triliun, sedangkan pada APBD 2014, jumlahnya meningkat menjadi Rp3,518 triliun. "Itu untuk 128 dan 252 kegiatan," ujarnya.
Sedangkan di Dinas Kesehatan, Bonny menyatakan bahwa lembaganya menemukan keberadaan setidaknya 34 kegiatan fiktif di APBD 2014 dengan total anggaran sebesar Rp33,4 miliar.
"Kesehatan dan PU itu hanya samplingnya. Hal ini berarti, hal serupa mungkin juga terjadi di dinas lainnya," ujar Bonny.
Bonny sendiri sudah menyampaikan temuan-temuan itu kepada Pemprov DKI dalam acara Semiloka Koordinasi Supervisi (Korsup) Pencegahan Korupsi dan Rencana Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, di Balai Kota DKI Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2014 kemarin.
Bonny berharap, Pemprov segera menindaklanjuti temuan-temuan itu baik dengan memperbaiki sistem penganggaran atau memperketat pengawasan terhadap proses penyusunan dan penggunaan anggaran.
"Jangan ada lagi pemborosan anggaran untuk alokasi program yang tidak jelas juntrungannya," pinta Bonny.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Memang banyak pos anggaran yang tidak jelas peruntukannya. Proyek-proyek itu dikatakan tidak pernah diajukan oleh dinas terkait, tapi muncul dalam APBD yang disahkan," ujar Bonny, kepada VIVAnews, melalui sambungan telepon, Jum'at, 7 November 2014.
