Sumber :
- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVAnews
- Untuk mengatasi masalah banjir, Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI sebenarnya sudah memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan.
"Di Jakarta ini orang pinter banyak, teknologinya ada, uang banyak, semuanya ada," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, saat menjadi pembicara dalam Seminar 'Kesiapan Pemprov DKI Menghadapi Banjir' di Hotel Century Park, Jakarta Selatan, Kamis, 30 Oktober 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Di Jakarta ini orang pinter banyak, teknologinya ada, uang banyak, semuanya ada," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, saat menjadi pembicara dalam Seminar 'Kesiapan Pemprov DKI Menghadapi Banjir' di Hotel Century Park, Jakarta Selatan, Kamis, 30 Oktober 2014.
Apalagi, sebagai ibu kota negara, DKI merupakan salah satu daerah yang memiliki APBD terbesar, yakni mencapai Rp72 triliun. Hanya saja, Ahok mengakui, kendala terbesar dalam penanganan musibah tahunan itu sebenarnya ada di dalam tubuh Pemprov DKI sendiri.
"Cuma satu akar masalahnya. Korupsi," ujar Ahok.
Untuk menyelesaikan masalah ini, satu-satunya jalan hanyalah dengan melakukan pembersihan tubuh pemerintahan DKI dari pejabat dan PNS yang masih gemar bermain proyek dan menyelewengkan uang.
"Bereskan korupsi. Kalau kepalanya lurus, bawahnya
nggak
akan berani
nggak
lurus. Itu kesimpulan saya untuk membersihkan Pemprov DKI," ujar Ahok.
Seperti yang diketahui, di hari Jumat besok Ahok berencana untuk melakukan rotasi jabatan dan menstafkan pejabat-pejabat yang dinilai gemar bermain proyek dan berkinerja tidak baik.
Ke depannya, untuk menjamin terbebasnya Pemprov DKI dari permainan korupsi yang selama ini menghambat kelancaran dan laju pembangunan di ibu kota, Ahok akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesian Corruption Watch (ICW) untuk memonitor harta kekayaan para pejabat dan pegawai di Pemprov DKI.
"Besok saya mau ke KPK lagi untuk diskusi dengan KPK dan ICW. Saya ingin dari eselon IV pun harus melaporkan LHKPN (Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara) ke KPK, sampai kita bisa mensurvei gaya hidup para pejabat di DKI," ucap Ahok.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Apalagi, sebagai ibu kota negara, DKI merupakan salah satu daerah yang memiliki APBD terbesar, yakni mencapai Rp72 triliun. Hanya saja, Ahok mengakui, kendala terbesar dalam penanganan musibah tahunan itu sebenarnya ada di dalam tubuh Pemprov DKI sendiri.
