- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Guna mengatasi ancaman banjir menjelang musim penghujan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mempercepat proses normalisasi sungai.
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, ada sejumlah langkah yang akan diambil Pemprov DKI terkait upaya penanganan ancaman banjir.
Salah satunya, menggenjot normalisasi sungai. Namun, hingga saat ini program tersebut belum bisa berjalan maksimal, karena masih banyak warga yang nekad tinggal di bantaran sungai.
Menurut Ahok, warga yang menolak direlokasi dari bantaran sungai masih menjadi kendala utama dalam melakukan normalisasi sungai. Padahal, normalisasi sungai merupakan salah satu prasyarat guna mewujudkan Jakarta bebas banjir. Untuk itu, Pemprov DKI akan segera mempercepat pembangunan rumah susun (rusun) untuk menampung warga yang masih tinggal di bantaran kali tersebut.
"Kalau ada rusun, saya nggak mau tahu. Garuk saja semua. Pembenahan permukiman di tepi sungai, normalisasi, kita jalan terus", ujar Ahok, saat ditemui usai menjadi pembicara dalam seminar perihal kesiapan Pemprov DKI menangani banjir di Hotel Century Park Jakarta, Kamis 30 Oktober 2014.
Sebelumnya, sebagian warga yang tinggal di bantaran sungai menolak direlokasi. Mereka beralasan, kompensasi yang mereka terima tak sebanding dengan harta benda yang digusur.
Namun, Ahok mengancam akan bertindak tegas. Menurut dia, Pemprov DKI akan bekerja sesuai rencana yang sudah ditetapkan dalam upaya mengatasi banjir yang sudah menjadi langganan di Ibu Kota.
"Orang Jakarta mah gampang. Kamu gusur juga, dia cari (tempat tinggal) sendiri kok. Jadi, kalau mau kerja, kerja aja. Dia, gimana nanti baru kita pikir."
Laporan: Rurin Rulianti - Jakarta (asp)