Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews
- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menolak permintaan buruh untuk menaikkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) di DKI Jakarta sebesar 30 persen.
Menurut Ahok, sapaan akrab Basuki, Pemprov DKI lebih memilih melakukan penekanan laju inflasi di Jakarta, agar para buruh tetap bisa memenuhi kebutuhan untuk hidup layak dengan UMP yang berlaku saat ini.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
EVOS dan Pop Mie Rayakan 6 Tahun Kolaborasi, Perkuat Komitmen untuk Majukan Esport Indonesia
Menurut Ahok, sapaan akrab Basuki, Pemprov DKI lebih memilih melakukan penekanan laju inflasi di Jakarta, agar para buruh tetap bisa memenuhi kebutuhan untuk hidup layak dengan UMP yang berlaku saat ini.
Baca Juga :
Pembunuhan di Wonogiri Ternyata Motifnya Sakit Hati, Korban Tidak Boleh Balikan dengan Mantan
"Kalau kita bisa atasi inflasi, ini akan lebih baik (daripada memenuhi tuntutan kenaikan UMP). Kalau kita bisa menekan inflasi kebutuhan pokok di Jakarta, otomatis Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta akan lebih murah dibanding daerah lain," ujar Ahok, usai menemui perwakilan dari beberapa organisasi buruh, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2014.
Selain itu, Ahok juga berjanji untuk meningkatkan kualitas kehidupan di Jakarta untuk mengurangi beban para buruh di Jakarta. Dia mencontohkan di bidang pendidikan, Pemprov akan mengutamakan pemanfaatan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak buruh.
"Anak buruh, bila hanya mengandalkan UMP, tidak mungkin bisa sekolah sampai SMP dan SMA, apalagi kalau dia punya 2 anak. Nah makanya harus pakai KJP," terang Ahok.
Tak hanya itu, Ahok juga akan merealisasikan rencana peningkatan kualitas di bidang transportasi dan kebutuhan perumahan bagi para buruh. Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya mengurangi beban kehidupan para buruh.
Ahok yakin, cara ini merupakan 'win-win solution' yang akan tetap menyejahterakan buruh, namun tidak mematikan jalannya usaha para pengusaha yang menggaji para buruh tersebut.
"Saya bilang inilah fungsi pemerintah, bagaimana mengatur dan mengadministrasi keadilan sosial, bukan memenuhi kehendak dan membela kebutuhan sebagian orang hanya karena takut dianggap tidak baik," ujar Ahok. (adi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kalau kita bisa atasi inflasi, ini akan lebih baik (daripada memenuhi tuntutan kenaikan UMP). Kalau kita bisa menekan inflasi kebutuhan pokok di Jakarta, otomatis Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta akan lebih murah dibanding daerah lain," ujar Ahok, usai menemui perwakilan dari beberapa organisasi buruh, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2014.
