- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Massa buruh, yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), hari ini menggelar aksi unjuk rasa di beberapa lokasi di DKI Jakarta. Polda Metro Jaya telah mempersiapkan ribuan personel untuk mengawal aksi massa yang datang dari Jabodetabek tersebut.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto, mengatakan aksi unjuk rasa ini digelar dengan jumlah massa sekitar 4.000 orang.
"Jumlah pasukan yang dilakukan untuk pengamanan sekitar 9.700 personel. Itu merupakan gabungan TNI dan Polri," ujar Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Kamis 2 Oktober 2014
Menurut Rikwanto, selain dari Jakarta, ribuan pengunjuk rasa tersebut juga akan datang dari beberapa daerah seperti Tangerang, Depok, Bekasi, Bogor, Karawang dan Purwakarta.
Sementara, massa yang datang dari Banten akan menuju DPR RI, massa dari Bekasi dan Jawa Barat menuju Kemenakertrans, dan massa perwakilan DKI 200 orang menuju KPK dan PT. FREPORT Kuningan, Jakarta Selatan.
"Untuk pertama, mereka berdemo mulai dari Bundaran HI, Istana Negara, Balai kota DKI, Kementrian BUMN, Kemenakertrans, DPR RI, KPK dan berlanjut ke PT. Freeport plaza," katanya
Menurut rencana, lanjut Rikwanto, sebelum menggelar aksi sesuai titik masing-masing, para buruh ini terlebih dahulu berkumpul di Bundaran HI dimulai pukul 09.00 WIB.
"Kemudian akan dilaksanakan long march ke Istana negara, Balai kota dan BUMN, setelah selesai aksi baru massa dibagi kelompoknya ke tiga sasaran aksi unjuk rasa," ujar Rikwanto
Diketahui, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merencanakan akan menggerakan massa yang terdiri dari element buruh untuk melakukan aksi unjuk rasa pada 2 Oktober 2014 disejumlah wilayah.
Dalam aksi tersebut, Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, mereka berdemo untuk menuntut beberapa hal, diantaranya adalah menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), meminta menaikan upah minimum sebanyak 30 persen dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebanyak 84 item, benefit jaminan pensiun buruh sebanyak 75 persen dari upah terakhir, Jaminan Kesehatan (jamkes) gratis untuk seluruh rakyat, serta meminta untuk hapuskan outsourcing termasuk di BUMN. (ren)
Smartfren Bakal Lakukan Rights Issue Senilai Rp 8,5 Triliun, Ini Jadwalnya
PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) dikabarkan bakal melakukan penambahan modal dengan skema rights issue dengan total nilai mencapai Rp 8,5 triliun.
