Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews -
Sebagai bank yang mengurusi pembayaran gaji setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Bank DKI menawari mereka fasilitas pinjaman dana yang cukup besar. Syarat peminjaman itu cukup sederhana, yaitu Surat Keputusan (SK) pengangkatan anggota dewan yang baru saja mereka terima.
"Sewaktu pertama masuk kantor itu diminta buat rekening tabungan di Bank DKI, karena slip gaji kita kan masuk ke Bank DKI. Lalu di sana ditawarkan fasilitas pinjaman dana dengan syarat SK pengangkatan," kata Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI, Fajar Sidik, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jum'at, 19 September 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Awalnya Ingin Diam, Nikita Mirzani Ungkap Alasan Beberkan Kisah Cintanya yang Kandas di Media Sosial
"Sewaktu pertama masuk kantor itu diminta buat rekening tabungan di Bank DKI, karena slip gaji kita kan masuk ke Bank DKI. Lalu di sana ditawarkan fasilitas pinjaman dana dengan syarat SK pengangkatan," kata Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI, Fajar Sidik, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jum'at, 19 September 2014.
Baca Juga :
Mobil MPV Terlaris Ini Bakal Dapat Mesin Hybrid
Fajar mengaku, dia sendiri ditawari fasilitas pinjaman hingga Rp300 juta. Ia merasa penawaran itu tidak istimewa, karena tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat peminjaman dana seperti yang ditawarkan oleh bank lainnya.
"Setelah dihitung, bunganya seperti bank swasta. Kalau tidak salah 10 sampai 11 persen. Masa pinjamannya sendiri tergantung cicilannya. Dengan tawaran Rp300 juta, saya kemarin ditawari masa pinjaman selama 5 tahun," ujar Fajar.
Fajar mengaku tidak mengambil fasilitas pinjaman itu karena merasa tidak membutuhkannya. Ia memaklumi bila ada rekan-rekannya yang lain yang menggadaikan SK-nya, karena setiap orang menurutnya memiliki kebutuhannya masing-masing.
"Kalau bisa dibayar, tidak apa-apa. Kalau tidak, kan repot. Tapi untuk yang menggadaikan SK itu, kembali lagi ke keperluan masing-masing," ucap Fajar.
Seperti diketahui, 50 persen anggota DPRD Kota Depok, Jawa Barat ramai-ramai menggadaikan SK mereka. Satu SK dapat ditukar dengan uang pinjaman yang cukup besar yakni Rp300 juta. Salah satu dari mereka mengaku akan menggunakan uang tersebut untuk membuka usaha kontrakan. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Fajar mengaku, dia sendiri ditawari fasilitas pinjaman hingga Rp300 juta. Ia merasa penawaran itu tidak istimewa, karena tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat peminjaman dana seperti yang ditawarkan oleh bank lainnya.
