Jokowi-Ahok Dukung Penegak Hukum Geledah Kantor Dinas DKI

Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Zabur Karuru

VIVAnews - Kejaksaan Agung hari ini menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI terkait kasus dugaan korupsi perbaikan dan Pemeliharaan Jaringan/Saringan Sampah di DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 dan 2013.

Siap Bersaing, Jakarta Livin Mandiri Umumkan Daftar Pemain Tim Putri di Proliga 2024

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyambut baik tindakan penggeledahan yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari penetapan mantan Kadis PU DKI Erry Basworo sebagai tersangka itu.

"Semakin digeledah semakin bagus. Makin menakutkan orang-orang untuk maling. Buat nakut-nakutin tikus. Semua orang juga tahu kok, banyak mark-up di proyek-proyek pengadaan kita," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 18 September 2014.

Puslabfor Polri Selidiki Kasus Kebakaran Maut Toko Frame Mampang

Ditemui di kesempatan yang berbeda, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu merupakan prosedur yang memang harus ditempuh untuk membuka kasus-kasus penggelapan yang dilakukan di tubuh pemerintahannya.

"Kalau ada masalah, buktinya pasti memang ada di dokumen-dokumen yang disimpan di kantor-kantor dinas itu," ucap Jokowi di Pendopo Balai Kota DKI.

Mangkir dari Pemeriksaan, KPK Bakal Panggil Lagi Gus Muhdlor Pekan Depan

Sering Ingat

Di berbagai kesempatan, Jokowi mengaku sudah sering kali mengingatkan anak buahnya untuk teliti dan lebih berhati-hati dalam melaksanakan seluruh prosedur pekerjaan.

"Sebetulnya kalau hanya melanggar prosedur saja, enggak ada masalah. Itu hanya kesalahan administrasi saja. Tapi kalau udah prosedur dilanggar, kemudian mengambil sesuatu dari situ, itu yang keliru," ucap Jokowi.

Mantan Walikota Solo ini akhirnya mengharapkan agar Kejaksaan Agung menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi yang terjadi di awal masanya memerintah ini dengan sebaik-baiknya.

"Kalau sudah terbukti mengambil uang, itu sudah bukan masalah administrasi lagi. Nanti berhadapannya dengan wilayah hukum," ucap Jokowi. (ren)

Baca juga:

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya