Sumber :
- VIVAnews/Erik Hamzah
VIVAnews - Koalisi Rakyat Bekasi, yang di motori oleh sejumlah anggota DPRD Kota Bekasi Jawa Barat, Reynold Tambunan, Enie Widiastuti, dan Tumpak Sidabutar dari PDIP serta Rony Hermawan dari Partai Demokrat, membuat petisi untuk menolak wacana pemilihan kepala daerah dipilih DPRD.
Petisi dibuat dibuat di sebuah spanduk putih, dengan panjang delapan meter.
Baca Juga :
Mayjen TNI Anton Resmi Jabat Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad Gantikan Mayjen Haryanto
Dalam petisi berisi penolakan Pilkada oleh DPRD, Koalisi Rakyat Bekasi juga mengumpulkan tanda tangan dukungan dari masyarakat Kota Bekasi.
Aksi damai itu, di gelar di depan sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa 16 September 2014.
Rencananya, petisi dalam spanduk itu, akan dibawa ke gedung DPR RI untuk diserahkan kepada fraksi yang menolak pembahasan oleh Panja RUU Pemilihan Kepala Daerah.
Petisi ini dibuat supaya anggota DPR, mendengar suara masyarakat di bawah. Bukan mendengar selera kepentingan para elit.
"Kami ikut tanda tangan juga. Kami akan terus kumpulkan tanda tangan sebanyak-banyaknya. Dari siapa pun yang mendukung gerakan kami," kata Rony Hermawan, anggota DPRD Kota Bekasi Partai Demokrat.
"Undang-undang itu bukan main-main. Harus sesuai kepentingan, keinginan, dan harapan rakyat. Suara rakyat suara tuhan," tambahnya.
Meski partainya di DPR RI mendukung Pilkada tidak langsung, namun Rony memilih berbeda pandangan. Dia juga tidak khawatir akan dicopot dari keanggotannya di Partai Demokrat.
"Kalau berbeda pandangan di dalam partai itu biasa. Saya yakin, tidak akan di pecat," kata pria yang pernah mengikuti kontestasi Pilkada Kota Bekasi pada 2008 silam, sebagai calon Wakil Wali Kota. Ketika itu Rony, yang berpasangan dengan Awing Asmawi gagal di pilih rakyat Kota Bekasi.
"Kalau Pilkada tidak langsung, orang baik, jujur akan susah jadi kepala daerah. Gampang mana menyuap 26 orang di DPRD atau menyuap rakyat?," ujar Rony.
Eni Widiastuti anggota DPRD Kota Bekasi dari PDIP, berharap ada perbaikan sistem di Pilkada langsung. Bukan justru mengembalikan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD.
"Selama ini, yang jadi masalah itu DPT. Itu diperbaiki, jangan malah mundur ke belakang," katanya.
Menurut dia, bila kepala daerah pemilihannya dikembalikan ke DPRD, Pilkada tidak akan bisa menghasilkan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati yang berjuang untuk kepentingan rakyat.
"Ada Jokowi, Ridwan Kamil dan Arya Bima. Bahkan, SBY itu produk pemilihan secara langsung," katanya. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Rencananya, petisi dalam spanduk itu, akan dibawa ke gedung DPR RI untuk diserahkan kepada fraksi yang menolak pembahasan oleh Panja RUU Pemilihan Kepala Daerah.
