Sumber :
- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menyetujui terjadinya monopoli pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, hanya oleh satu perusahaan saja, yakni PT Pelindo (Pelabuhan Indonesia).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Senin 1 September 2014, mengatakan bahwa hal itu bisa menyebabkan inefisiensi distribusi barang di Indonesia. Sebab, seperti diketahui, Pelabuhan Tanjung Priok merupakan salah satu gerbang distribusi utama untuk produk logistik dan industri ke seluruh Indonesia.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Senin 1 September 2014, mengatakan bahwa hal itu bisa menyebabkan inefisiensi distribusi barang di Indonesia. Sebab, seperti diketahui, Pelabuhan Tanjung Priok merupakan salah satu gerbang distribusi utama untuk produk logistik dan industri ke seluruh Indonesia.
"Kalau sampai dia (PT Pelindo) tidak efisien mengurusnya, daya saing kita nanti dengan negara lain juga bisa jadi repot," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta hari ini.
Guna menghindarkan monopoli dan menghapus ketergantungan Ibu kota terhadap satu-satunya pelabuhan internasional di Jakarta itu, Pemprov DKI berencana untuk membangun sebuah pelabuhan baru di Marunda, Jakarta Utara, dengan menggandeng perusahaan BUMN, atau BUMD.
"Bagaimana pun Jakarta tetap menjadi pusat yang paling baik untuk pelabuhan-pelabuhan ini. Tetapi, kita enggak bisa hanya Pelindo yang monopoli kan. Makanya, kita mau bangun pelabuhan sendiri,
join
dengan BUMN, atau BUMD. Minimal ada PT Kawasan Berikat Nusantara yang
join
," katanya. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kalau sampai dia (PT Pelindo) tidak efisien mengurusnya, daya saing kita nanti dengan negara lain juga bisa jadi repot," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta hari ini.
