Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, berharap Jakarta bisa menjadi model pemerintahan di wilayah lain. Hal ini dimungkinkan karena ia merasa diuntungkan oleh keberadaan media massa yang ikut mengawasi.
"Kami bukan berambisi, tapi kami mau Jakarta jadi model. Bukan karena lebih baik tapi karena kebetulan nasibnya lebih baik, media senang nongkrong di sini di Balai Kota," kata Ahok dihadapan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (MenPAN) dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abu Bakar, Rabu 27 Agustus 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Kami bukan berambisi, tapi kami mau Jakarta jadi model. Bukan karena lebih baik tapi karena kebetulan nasibnya lebih baik, media senang nongkrong di sini di Balai Kota," kata Ahok dihadapan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (MenPAN) dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abu Bakar, Rabu 27 Agustus 2014.
Ahok menjelaskan, banyak daerah yang lebih baik dari Jakarta namun kurang diekspos oleh media sehingga pengawasan program dan sosialisasi program tidak maksimal.
"Kami memang betul-betul ingin menjalankan substansi aparatur PAN di Pemprov DKI," tambah mantan Bupati Belitung itu.
Sebagai bukti keseriusannya untuk untuk menjadikan substansi aparat yang bersih dan melayani masyarakat, ia sudah melakukan reformasi birokrasi dan peningkatan pendapatan PNS.
"Kita ingin kesejahteraan PNS naik, semua harus terukur. Kita siapkan sistem TKD-nya. Kita juga berikan eselon III dan VI uang kendaraan. Kita ingin gaji PNS lebih besar dari swasta," tambahnya.
Ahok juga menyatakan telah melakukan tindakan tegas pada para PNS yang melakukan pelanggaran. Politikus Gerindra ini tidak segan menjatuhkan sanksi bagi para PNS yang membalelo dan melanggar aturan.
"Kita juga tegas. Kita sudah pecat banyak orang. Jadi bukan jadi PNS aman. PNS duduk-duduk diam anda bisa distafkan. Begitu eselon tidak baik, distafkan jadi fungsional," tegasnya. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ahok menjelaskan, banyak daerah yang lebih baik dari Jakarta namun kurang diekspos oleh media sehingga pengawasan program dan sosialisasi program tidak maksimal.
