- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan inspeksi mendadak (sidak)di Balai Pengujian Kendaraan Bemotor (PKB) Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat, kemarin, Rabu 23 Juli 2014.
Di sana, ditemukan banyak kejanggalan yang diduga dilakukan oknum. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengatakan jika sidak seperti itu memang akan terus dilakukan.
Tujuannya supaya tidak ada lagi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provisi DKI Jakarta.
"Memang seperti itu, harus ada tindakan tegas," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Kamis 23 Juli 2014.
Disampaikan Jokowi, apabila sudah ada bukti-bukti yang kuat, maka harus segera dilakukan tindakan yang tegas. Baik oleh KPK maupun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Namun Jokowi tidak menyebutkan tindakan apa yang akan dilakukan untuk para PNS yang melakukan kecurangan untuk KIR kendaraan bermotor itu.
"Kalau udah jelas gimana lagi. Ya harus tegas. Nanti hari ini kita akan lihat," tutur Jokowi.
Jokowi menjelaskan, sebagai balai pengujian kendaraan bermotor terutama untuk angkutan umum di Jakarta, fungsinya sangat penting. Untuk itu diperlukan tindakan tegas apabila ada ketidak sesuaian dengan prosedur dan malah meloloskan semua KIR kedaraan bermotor di Jakarta.
"Balai pengujian untuk apa sih. Uji kalau harusnya enggak lulus diluluskan gunanya apa jadinya. Dah tahu kan kerjanya harus gimana," ucap Jokowi.
Ahok dan KPK Sidak
Seperti diberitakan sebelumnya, pada sidak tersebut, dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri diwakili oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, kemudian dari KPK diwakilo oleh Wakil Ketua KPK, Bambang Widjadjanto.
Saat sidak ditemukan banyak kejanggalan dalam proses uji KIR. Melihat hal tersebut, Ahok --sapaan Basuki- mengancam merotasi PNS petugas balai pengujian kendaraan itu.
"Saya minta laporan yang benar berapa kendaraan yang tidak lulus. Kalau tetap tidak jujur dan yang main akan kita pecat," kata Ahok.
Dalam kondisi tampak emosional, Ahok bahkan mengancam Balai PKB tersebut akan ditutup dan tidak akan dioperasikan kembali. Bukan hanya itu, dia juga mengancam para pegawai di Balai PKB Kedaung Kali Angke akan dipecat.
"Saya minta laporan yang benar berapa kendaraan yang tidak lulus. Kalau tetap tidak jujur dan yang main akan kita pecat," tegas Ahok.
Setelah melakukan sidak dan memantau setiap ruangan, hampir 90 alat pemeriksaan tidak berfungsi. Kemarahan Ahok semakin menjadi-jadi. "Kita langsung stop semua hari ini, yang sudah terdaftar tidak ada lagi pelayanan," ucapnya.
Menurut Ahok, serah terima Balai PKB seharusnya dilakukan pada Januari 2012. Namun hingga saat ini serah diterima belum dilakukan. Pihaknya pun akan memanggil Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta terkait serah terima ini.
"Seharusnya jika akan serah terima, semua alat bisa berfungsi dengan baik. Ada kemungkinan BPKD tidak mau terima karena alatnya tidak berfungsi semua," tandasnya.
Kemudian Ahok meminta, Dinas Perhubungan untuk melihat tempat uji KIR lainnya dan segera dilaporkan. Jika diketahui ada indikasi permainan pihaknya tak segan-segan akan menutupnya juga.
Wakil Ketua KPK, Bambang Widjadjanto menambahkan, dalam sidak tersebut, setidaknya ada beberapa temuan yang disoroti oleh KPK, di antaranya hampir 90 persen alat uji KIR tidak berfungsi dengan baik.
Hal tersebut membuat pemeriksaan dilakukan secara manual, yang berpotensi adanya kecurangan. Kemudian tidak ada hubungan antara proses periksaan dengan hasil.
"Dulu ini adalah kerjasama antara Pemprov DKI dan korporasi PT Nakia. Harusnya ditransfer ke Pemprov, tapi alat-alat bannya yang rusak. Jadi belum ada serah terima," kata Bambang.
Bambang menjelaskan, temuan lain yakni sumber daya manusia (SDM) tidak berasal dari lembaga yang bersangkutan yakni Dinas Perhubungan. Banyak SDM yang diberdayakan adalah orang-orang yang bekerja pada PT Nakia.
KPK juga menyoroti masalah pengarsipan yang tidak tertata dengan baik. Kemudian terkait dengan waktu pemeriksaan kendaraan yang hanya memakan waktu lima menit saja. Padahal jika dilakukan dengan benar uji kir seharusnya menghabiskan waktu sekitar 20-30 menit.
Kata Bambang, kemudian yang paling menarik adalah putaran uang di Balai PKB. Karena antara uang yang dimasuk ke kas daerah dan uang yang ada selisihnya besar.
"Ada pungutan Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu per kendaraan. Padahal setiap hari rata-rata ada 500 kendaraan, jadi hampir Rp 100 juta putaran uang sehari," ucapnya.
Temuan terakhir yang disoroti yakni adanya biro jasa yang justru ada indikasi kerjasama dengan oknum petugas. Hasil dari temuan ini akan diserahkan kepada Pemprov DKI dalam waktu empat minggu ke depan untuk ditindaklanjuti.
"Itu temuannya. Kami mendiskusikan langkah kelanjutannya dengan Pemprov DKI," tutur Bambang. (ren)
Gak Nyangka, Istri Bintang Emon Dinyatakan Positif Narkoba
Kabar ini lantas membuat Bintang Emon keheranan karena sang istri belum lama ini mendapatkan rekomendasi obat dari seorang apoteker.
