- VIVAnews/Erik Hamzah
VIVAnews - Ratusan orang yang mengatas namakan Aliansi Masyarakat Peduli Bekasi menutup Pintu Tol Bekasi Barat, Senin, 2 Mei 2014. Massa menuntut PT Jasa Marga Tbk segera membuka pintu keluar Tol Bekasi Barat 3.
Penutupan sejak pukul 08.00-09.30 WIB membuat lalu lintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek macet total. Pintu Tol Bekasi Barat 3 telah selesai dibangun, namun belum dioperasikan lantaran pengelola jalan tol itu belum mau membuka, dengan alasan bisa merugikan perseroan.
Koordinator aksi, Muhammad Fajrie mengatakan, Jasa Marga seharusnya melihat permasalahan ini dari sisi kebaikannya, yakni mampu mengurai kemacetan yang terjadi di pintu keluar tol Bekasi Barat yang terjadi setiap hari.
"Jasa Marga seharusnya melihat pengoperasian pintu keluar Tol Bekasi Barat 3 adalah salah satu solusi mengurai kemacetan di Kota Bekasi ini," katanya.
Fajrie juga menyayangkan dengan sikap Jasa Marga yang meminta jaminan pemeliharaan, operasional ke Pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp4,2 miliar. Oleh karena itu massa minta pintu keluar Tol Barat Tiga segera dibuka agar kemacetan di Jalan Ahmad Yani segera teratasi.
"Jasa Marga harusnya tidak mementingkan profit semata, tapi pikirkan juga masyarakat yang setiap hari macet," katanya menambahkan.
Fajrie memberi tenggat waktu sekitar dua pekan kepada Jasa Marga untuk membuka pintu tol Bekasi Barat 3. "Kami akan turun aksi lagi dengan massa aksi yang lebih banyak jika tuntutan kami diabaikan," ujarnya.
Aksi unjuk rasa berjalan kondusif, dengan pengawalan ketat puluhan aparat kepolisian. Akibat aksi ini, kendaraan yang akan keluar melalui ramp tol Bekasi Barat 1 dan 2, menjadi terhambat sehingga mengakibatkan kemacetan parah.
Walikota Bekasi, Rahmat Effendi mengungkapkan aksi warga menutup akses tol itu merupakan aspirasi semata. Intinya, pemerintah Kota Bekasi telah memberikan solusi untuk mengurai kemacetan.
"Itu kan aspirasi warga, jadi sah-sah saja mereka melakukan aksi," katanya.
Dimentahkan DPRD
Pemerintah Kota Bekasi sebenarnya sudah sudah mengajukan anggaran penalangan dana defisit bagi pengoperasian ramp Tol Barat 3. Namun usulan ini terancam kandas di DPRD.
Sejumlah anggota Dewan tidak setuju Pemkot Bekasi menanggung beban defisit Rp4,2 miliar per tahun bagi pengoperasian pintu tol yang berada di sisi samping Mal dan Apartemen Metland itu.
"Apa untungnya kami membiayai Rp4,2 miliar?" kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bekasi Mulyanto.
Sedangkan PT Metland Tbk juga keberatan membayar defisit ini karena sudah membiayai konstruksinya. (antv/Makhsanuddin Kurniawan/ms)
Wakil Ketua KPK Dilaporkan ke Dewas Terkait Pelanggaran Etik
M57+ Institute melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Nurul Ghufron, ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Ghufron dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik.
