- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, sempat marah karena membengkaknya data Petugas Harian Lepas (PHL) di Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Pada tahun 2013, jumlah PHL hanya 3.500 orang, tetapi pada tahun ini tiba-tiba membengkak menjadi 10.721 orang.
Ahok memberikan tenggat waktu bagi Dinas Kebersihan DKI Jakarta selama dua pekan untuk menyusun kembali data Petugas Harian Lepas itu pada pekan lalu. Lalu, ia ingin data tersebut sudah ada di tangannya pada hari Kamis, 22 Mei 2014 pekan depan.
“Saya kasih waktu dua minggu. Sekarang sudah satu minggu berlalu. Nggak tahu deh minggu depan bisa apa tidak tuh datanya siap,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat, 16 Mei 2014.
Ahok mengaku pesimis dengan kinerja Dinas Kebersihan DKI Jakarta karena ada niat melakukan kecurangan data petugas kebersihan atau petugas penyapu jalan.
Ahok menuding, selama ini para pejabat di Dinas Kebersihan DKI Jakarta itu menggunakan data fiktif. Sehingga ketika diminta daftar nama, nomor ponsel dan rekening bank dari 10.721 orang PHL itu, para pejabat di Dinas Kebersihan DKI Jakarta itu kalang kabut.
“Saya curiga saja. Kenapa tiba-tiba jumlah petugas kebersihan nambah banyak. Padahal, satgas air dan satgas Pekerjaan Umum (PU) belum kasih nama ke saya,” ucapnya.
Munculnya jumlah petugas kebersihan yang membengkak itu, Ahok menduga ada dua faktor. Pertama, yang pertama panik karena selama ini data yang digunakan adalah fiktif. Sehingga mereka terpaksa mencari nama-nama orang lain sehingga kelebihan jumlahnya mencapai 10.721 orang.
Kemudian penyebab kedua adalah adanya tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi PNS DKI meskipun hanya sebagai tukang sapu jalan. Mereka dapat memberikan nama, nomor handphone dan rekening bank, namun sebenarnya tidak bekerja sebagai penyapu jalan.
Ahok memperkirakan di dalam data petugas kebersihan Dinsih DKI terdapat orang yang bekerja sebagai loper koran dan pemulung. Dinas Kebersihan meminjam nama orang tersebut untuk dimasukkan dalam daftar nama petugas kebersihan.
“Saya sinyalir di dinas kebersihan ada loper koran dan pemulung. Jadi namanya saja dimasukkan, terus dibilang kamu nggak usah kerja, tapi kami numpang nama kamu. Nanti kamu separuhnya dapat uangnya. Kamu mau dong, kamu nggak usah kerja. Cuma numpang nama, kamu dapat setengah, seperempat atau 10% juga mau,” tukasnya.
Disampaikan Ahok, setelah daftar nama tersebut ada di tangannya, ia akan segera melakukan pengecekan langsung terhadap nama-nama tersebut. Apakah memang benar mereka bekerja sebagai petugas penyapu jalan atau petugas kebersihan, atau hanya namanya saja dipinjam.
Tidak hanya itu, Ahok telah memerintahkan Bank DKI untuk tidak mencairkan dananya bila petugas yang namanya terdaftar tidak hadir.
“Nah ini kita lagi cek, orang-orang ini sudah berapa lama bekerja sebagai petugas kebersihan. Saya sudah bilang ke Bank DKI, tidak boleh ada yang dikuasakan ke siapapun ambil uang," terangnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ahok kembali naik pitam ketika memimpin rapat, Kamis, 8 Mei 2014. Kali ini, kemarahan Ahok tiba-tiba muncul saat menerima laporan pekerja lepas dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang jumlahnya melonjak sangat banyak dari tahun sebelumnya atau hampir empat kali lipat.
Ahok menuding, adanya data pekerja lepas sebanyak itu diduga karena adanya kongkalikong antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kebersihan DKI Jakarta dan para pengusaha pengangkutan sampah yang bekerja dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (one)
