Sumber :
- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews
- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengubah standar penentuan warga kurang mampu di Jakarta.
Menurut Ahok, sapaan Basuki, untuk mengukur angka kemiskinan DKI tidak akan lagi menggunakan standar dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mengacu pada standar kalori harian yang dikonsumsi warga.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menurut Ahok, sapaan Basuki, untuk mengukur angka kemiskinan DKI tidak akan lagi menggunakan standar dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mengacu pada standar kalori harian yang dikonsumsi warga.
Namun, saat ini mengukur ketidakmampuan ekonomi warga ibu kota dengan melihat kebutuhan hidup layak (KHL). "Makanya saya mau melawan arus saja," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu, 30 April 2014.
Ahok menuturkan, salah satu pertimbangan kemiskinan diukur dari KHL karena pemberian Upah Minimum Provinsi (UMP) berpatokan dari KHL.
Berdasarkan perhitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di Jakarta peningkatannya hanya sedikit. Hal itu karena alat pengukur kemiskinan masih menggunakan standar kalori yang dikonsumsi yang notabene nilainya sangat rendah.
"Kalau menggunakan data BPS, kemiskinan sedikit. Kenapa? Karena mereka hanya gunakan standar kalori. Ya bayangkan Rp344 ribu saja, Anda punya penghasilan segitu Anda sudah dikategorikan tidak miskin. Kalau menurut saya, orang berpenghasilan di bawah Rp2 juta di Jakarta itu miskin loh," tutur dia.
Meski akan mengakibatkan pandangan terhadap kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan dia akan negatif. Namun, mantan Bupati Belitung Timur ini tidak peduli.
"Kami sudah tidak pedulilah kalau ada orang yang
ngomong
orang Jakarta jadi lebih miskin ketika dipimpin Jokowi-Ahok karena standarnya kami perbaiki,
masa bodoh
," jelas Ahok.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Namun, saat ini mengukur ketidakmampuan ekonomi warga ibu kota dengan melihat kebutuhan hidup layak (KHL). "Makanya saya mau melawan arus saja," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu, 30 April 2014.
