Sumber :
- ANTARA FOTO/Zabur Karuru
VIVAnews
- Indonesia Corruption Watch (ICW), meminta Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, untuk membenahi manajemen kontrol keuangan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Hal itu dilatarbelakangi masih banyaknya korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran atau
mark up . Juga tumpang tindih atau dobel anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Workshop Makin Cakap Digital, Membentuk Kesadaran Etika Berjejaring bagi Guru dan Murid Sorong Papua
Hal itu dilatarbelakangi masih banyaknya korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran atau
Baca Juga :
Ada Luka Tembus Pelipis Anggota Satlantas Polresta Manado yang Ditemukan Tewas di Mampang
Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik (MPP) ICW, Febri Hendri, menyarankan agar Jokowi fokus menangani masalah ini, sebelum mengurusi politik dan partai. "Jokowi harus membenahi manajemen kontrolnya agar sesuai dengan ucapannya pada saat kampanye dulu," kata Febri, Rabu, 23 April 2014.
Seharusnya, kata dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa mengungkap oknum yang terlibat penggelembungan anggaran itu. Dia menilai upaya Jokowi mengembalikan dana
mark up
itu tak ada artinya jika tidak dibawa ke ranah hukum.
"Jokowi tetap harus mengungkap siapa yang berada di balik adanya dobel anggaran. Karena itu sudah ada rencana untuk melakukan korupsi. Dan bisa dibilang itu adalah kolusi," ujar Febri.
Setelah temuan kasus tersebut dikoreksi dan diserahkan ke ranah hukum, dia melanjutkan, Jokowi harus mampu memperketat proses masuknya mata anggaran. Sehingga tidak terjadi hal serupa pada penyusunan APBD selanjutnya.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menemukan penggelembungan di Dinas Pendidikan senilai Rp700 miliar.
Kemudian ada 10 mata anggaran di Dinas Pekerjaan Umum yang diduga juga tak beres. Bahkan, ada anggaran ganda di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diperkirakan mencapai 18.000 mata anggaran dengan nilai Rp1,8 triliun dari total Rp72 triliun. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik (MPP) ICW, Febri Hendri, menyarankan agar Jokowi fokus menangani masalah ini, sebelum mengurusi politik dan partai. "Jokowi harus membenahi manajemen kontrolnya agar sesuai dengan ucapannya pada saat kampanye dulu," kata Febri, Rabu, 23 April 2014.
