Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
- Ratusan guru bantu di DKI Jakarta menghalau mobil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo di depan gerbang Balai Kota Jakarta, Selasa, 1 April 2014. Mereka menuntut kepastian kepada Jokowi untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Mayoritas dari guru bantu itu marah dengan sikap Pemprov DKI yang selalu mengabaikan nasib mereka. Banyak dari mereka sudah berpuluh-puluh tahun menjadi guru honorer dan tidak ada kepastian kapan akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Mayoritas dari guru bantu itu marah dengan sikap Pemprov DKI yang selalu mengabaikan nasib mereka. Banyak dari mereka sudah berpuluh-puluh tahun menjadi guru honorer dan tidak ada kepastian kapan akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Elis (49), salah satu guru bantu yang ikut melakukan aksi di Balai Kota menuturkan, ratusan guru bantu tersebut berasal dari berbagai sekolah di Jakarta dan mengajar mulai dari, SD, SMP, SMA dan SMK. Menurutnya, ada sekitar 5.722 guru bantu di Jakarta yang hingga kini tidak jelas nasibnya.
Kata dia, guru bantu itu, ada yang telah menjadi guru bantu selama 20 tahun hingga 30 tahun. Lewat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para guru bantu berjuang supaya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) mengangkat mereka menjadi PNS.
"Kebanyakan dari kami sudah berpuluh-puluh tahun mengajar tapi sampai saat ini belum diangkat," kata Elis kepada
VIVAnews.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, I Made Karmayoga, menuturkan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi kepada Kementerian PAN-RB. Kata dia, pihalk BKD DKI Jakarta sudah beberapa kali menyampaikan surat kepada Kementerian PAN-RB.
Kata Made, secara lisan untuk tahun ini Kementrian PAN-RB sudah menjanjikan akan menyediakan 3.000 kursi untuk guru bantu. Supaya bisa segera diangkat. Tapi pengangkatan itu tidak bisa dilalui begitu saja tetapi harus melalui tahap seleksi.
"Semua upaya sudah kami lakukan. Diantaranya kami lakukan lobi ke Menpan. Karena kuncinya di situ. Kami sudah pertemukan utusan dari guru dengan menteri. Kalau secara lisan akan disediakan untuk 3.000 orang guru bantu," katanya.
Disampaikan Made, salah satu alasan DKI tidak bisa mengangkat sendiri ribuan guru bantu itu karena ada otonomi daerah untuk DKI Jakarta. Artinya segala belanja pegawai ditanggung sendiri oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi untuk mengangkat guru bantu perlu verifikasi dari Kementrian PAN-RB.
"Kalau proses pengangkakantan itu kan ada menpan. Kalau sudah di menpan baru dimasukan ke daaerah. Karena kalau guru DKI itu, daerah yang menggaji," tutur Made. (adi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Elis (49), salah satu guru bantu yang ikut melakukan aksi di Balai Kota menuturkan, ratusan guru bantu tersebut berasal dari berbagai sekolah di Jakarta dan mengajar mulai dari, SD, SMP, SMA dan SMK. Menurutnya, ada sekitar 5.722 guru bantu di Jakarta yang hingga kini tidak jelas nasibnya.
