Sumber :
- ANTARA/M Agung Rajasa
VIVAnews
- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku sudah mencium bau perbudakan pekerja kebersihan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perbudakan itu dilakukan oleh pegawai di Dinas Kebersihan dan beberapa perusahaan swasta rekanan.
Menurut Ahok, para pekerja kebersihan itu biasanya gajinya dipotong perusahaan
outsourcing dan oknum Dinas Kebersihan. Sehingga banyak sekali petugas kebersihan yang gajinya di bawah Upah Minimum Provinsi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Cerita Perjuangan TikTokers Sasya Livisya, Sering Dapat Hate Comment karena Penampilannya
Menurut Ahok, para pekerja kebersihan itu biasanya gajinya dipotong perusahaan
Baca Juga :
Terpopuler: Alasan Heerenveen Lepas Nathan Tjoe-A-On, Calon Kiper Timnas Indonesia Sabet Scudetto
"Itu terjadi di seluruh Jakarta. Kami sudah tahu itu. Nanti akan kami tangani saja langsung," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu, 12 Maret 2014.
Ahok juga mengaku tahu jika para pekerja kebersihan di Balai Kota, tempat dia mengantor pun mengalami pemotongan gaji. Kata dia, laporan itu sudah masuk kepada dia sejak awal menjabat. Tapi, banyak alasan dari oknum-oknum itu untuk meyakinkan bahwa perbuatannya sudah benar.
"Kalian tahu, bahkan
cleaning service
yang kerja di sini pun, di depan muka saya, juga berani mereka potong upahnya. Coba tanya ke mereka, terima upah sesuai UMP tidak?" kata Ahok.
Ahok mengatakan hal itu merupakan perbudakan. Menurut laporan, para pekerja disuruh menandatangani kontrak yang menyatakan bahwa mereka menerima upah sesuai UMP, walaupun kenyataannya upah yang mereka terima jauh di bawah UMP.
"Ini perbudakan paling gila di zaman merdeka ini," kata Ahok.
Ahok mengatakan, Pemerintah Provinsi akan menangani dengan mengubah kontrak secara langsung, tanpa keterlibatan swasta yang notabene perusahaan
outsourcing.
"Saya sudah bilang kalau nanti kita
gak
usah pakai swasta lagi
deh
. Langsung saja kontrak antara Dinas Kebersihan dengan para pekerja kebersihannya saja. Saya juga sudah bilang ke LKPP, boleh
gak
kita kasih mereka sesuai UMP. Mereka bilang boleh. Ya sudah
gitu aja
nanti penyelesaiannya," tutur Ahok. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Itu terjadi di seluruh Jakarta. Kami sudah tahu itu. Nanti akan kami tangani saja langsung," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu, 12 Maret 2014.
