Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan kinerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Menurutnya lembaga ini tidak memperlihatkan kinerja yang jelas selain mengkritik.
"KPAI menurut saya tidak jelas. Kalau menghabiskan uang negara saja dan hanya menampung orang buat kritik saja, untuk apa keberadaannya?" kata Ahok, sapaan Basuki di Balai Kota Jakarta, Rabu 20 November 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Sejarah Bakal Pecah, Besok Raja Aibon Kogila Serahkan Tongkat Komandan Pasukan Tengkorak Kostrad TNI
"KPAI menurut saya tidak jelas. Kalau menghabiskan uang negara saja dan hanya menampung orang buat kritik saja, untuk apa keberadaannya?" kata Ahok, sapaan Basuki di Balai Kota Jakarta, Rabu 20 November 2013.
Seharusnya, kata Ahok, KPAI dapat memberikan saran berupa solusi bukan hanya kritik. Pemecatan siswa yang dilakukan Dinas Pendidikan terhadap 35 murid SMA 46 yang membajak bus di daerah Fatmawati beberapa waktu lalu menurutnya sudah tepat.
Ia membantah bila dikatakan sepihak melakukan pemecatan siswa. Keputusan pemecatan berdasarkan kesepakatan bersama kepala sekolah, komite, dan orang tua murid. Bahkan, kata dia, Disdik ikut membantu siswa yang dipecat mencari sekolah lain.
Ahok juga membantah tuduhan KPAI yang menilai dia tidak memahami Undang-undang (UU) dan peraturan.
"Kamu mengerti UU tidak. UU itu mengatur haknya orang. Tapi, ketika hak Anda yang dipakai itu mengganggu orang lain, UU itu akan dikenakan pada Anda. Maksud saya, kalau kritik bisa, kasih tahu kami juga
dong
, apa solusinya? Jadi masuk akal," ujarnya.
Mantan anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan, pasca reformasi, banyak komisi di Indonesia yang hanya menghabiskan anggaran negara dan tidak menampakkan kinerja mereka. "Seharusnya banyak komisi-komisi dibubarkan saja. Supaya tidak banyak keluar uang negara. Itu pernyataan saya," ucap dia.
Sewaktu menjadi anggota dewan, Ahok mengaku telah mengusulkan pembubaran komisi-komisi tersebut. Saat itu dia menghitung ada sekitar 70 komisi yang dibubarkan.
Ia mengusulkan pada Presiden dan DPR RI untuk melakukan evaluasi keberadaan komisi yang ada saat ini. Ahok minta pembubaran hanya untuk yang tidak efektif, kerena keberadaan komisi itu sendiri disiapkan untuk membantu meningkatkan kepercayaan pada pemerintah. Di mana lembaga pemerintah yang ada tidak mendapat kepercayaan masyarakat. Komisi ini sifatnya sementara. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Seharusnya, kata Ahok, KPAI dapat memberikan saran berupa solusi bukan hanya kritik. Pemecatan siswa yang dilakukan Dinas Pendidikan terhadap 35 murid SMA 46 yang membajak bus di daerah Fatmawati beberapa waktu lalu menurutnya sudah tepat.
