Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menduga selama ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditipu saat melakukan pemeriksaan administrasi tender pekerjaan yang menggunakan uang negara. Menurutnya BPKP ditipu kontraktor.
"BPKP selama ini ditipu. Dalam tender administrasinya cocok padahal kontraktor arisan. Kontraktor punya modus terselubung, rapih," kata Ahok, sapaan Basuki usai acara Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Rabu 30 Oktober 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Soal Konflik Israel-Iran, Airlangga Cermati Dampak ke Sektor Logistik Minyak Mentah Dunia
"BPKP selama ini ditipu. Dalam tender administrasinya cocok padahal kontraktor arisan. Kontraktor punya modus terselubung, rapih," kata Ahok, sapaan Basuki usai acara Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Rabu 30 Oktober 2013.
Ahok juga mengungkapkan bahwa BPKP hanya memeriksa administrasi, padahal kontraktor pemenang tender melakukan arisan dengan cara berlindung menggunakan sertifikasi yang dimiliki anggota asosiasi.
Modus canggih ini diakuinya sering mengecoh banyak pihak seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, BPKP termasuk Pemprov DKI sendiri. Ahok mengatakan ada triliunan rupiah yang hilang dalam konspirasi pengusaha ini. Ia minta lembaga hukum untuk semakin jeli menyelamatkan uang negara.
Hasil audit BPKP menemukan anggaran siluman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta 2012. Angka temuan mencapai Rp1,4 triliun.
Anggaran siluman itu ditemukan pada empat instansi yakni Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
Kepala BPKP, Mardiasmo menjelaskan empat dinas tersebut menambah kegiatan baru pada APBD induk Rp1,068 triliun yang tidak masuk dalam prosedur formal. Kemudian ada penambahan kegiatan Rp395 miliar sehingga anggaran siluman yang ditemukan BPKP pada anggaran 2012 mencapai Rp1,4 triliun.
"Anggaran siluman ditemukan BPKP Rp1,2 triliun tahun 2012 untuk APBD induk dan APBD Perubahan 2012 juga ditemukan ada siluman baru di bantuan sosial dan hibah," katanya.
Pos siluman dalam APBD Perubahan 2012 mencapai Rp8,23 miliar karena ditemukan penambahan 191 penerima bantuan sosial dan hibah. Saat mengajukan proposal ada koordinatornya yang mengawal bantuan sampai cair dan mereka dapat imbalan berupa komisi atau fee.
BPKP mengingatkan APBD Perubahan sangat rawan. Walaupun sudah ada Perda namun di dalamnya ada angka siluman yang harus diantisipasi. Kecenderungan anggaran siluman ini meningkat saat pengawasn lemah. "Temuan anggaran siluman Rp1,4 triliun itu kalau untuk beli cendol bisa renang," kata Mardiasmo.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ahok juga mengungkapkan bahwa BPKP hanya memeriksa administrasi, padahal kontraktor pemenang tender melakukan arisan dengan cara berlindung menggunakan sertifikasi yang dimiliki anggota asosiasi.
