Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta menemukan penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara akibat ketidaksehatan PD. Dharma Jaya, salah satu badan usaha milik daerah Jakarta. Audit ini dilakukan berdasarkan laporan keuangan PD. Dharma Jaya.
"Kami menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp3,5 miliar dan ditemukan kekurangan penerimaan saat laporan sebesar Rp1,7 miliar," kata Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta, Blucer W Rajagukguk, di kantornya, Selasa 8 Oktober 2013.
“Pemeriksaan kami lakukan dalam tahun buku 2010/2011. Saat kami memeriksa, ternyata ditemukan banyak masalah waktu tahun anggaran tersebut,” ungkapnya.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Kami menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp3,5 miliar dan ditemukan kekurangan penerimaan saat laporan sebesar Rp1,7 miliar," kata Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta, Blucer W Rajagukguk, di kantornya, Selasa 8 Oktober 2013.
“Pemeriksaan kami lakukan dalam tahun buku 2010/2011. Saat kami memeriksa, ternyata ditemukan banyak masalah waktu tahun anggaran tersebut,” ungkapnya.
Dari hasil audit itu BPK menemukan menemukan 14 temuan. Dan mengeluarkan 32 rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengelolaan keuangan negara PD Dharma Jaya.
Ke-14 temuan BPK dari hasil audit, di antaranya ada penambahan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) 2011 sebesar Rp1,1 miliar namun ternyata diserahkan kepada PT ASI. “Perdanya nggak bilang begitu kan. Tidak diatur dalam perda, PMP tersebut diserahkan kepada PT ASI. Tetapi malah diserahkan PT ASI,” katanya.
Temuan indikasi kerugian lainnya adalah, adanya utang PT GIP (swasta) kepada PD Dharma Jaya sebesar Rp800 juta. Meski sudah dibuat surat tagihannya, hingga kini PT GIP belum membayar utangnya kepada BUMD DKI ini. “Sampai sekarang belum dibayar oleh PT GIP. Yang herannya, padahal kan perusahaan ini kesulitan cash flownya, kok bisa memberikan pinjaman,” tuturnya.
Juga ditemukan adanya perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga yang tidak sesuai dengan perda. Sehingga hasil analisis dari pemeriksa BPK ditemukan indikasi kerugian senilai Rp2,2 miliar. Selanjutnya ditemukan adanya pengeluaran kas biro direksi sebesar Rp3,1 miliar tetapi tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawabannya. Serta ada pengeluaran kas perusahaan sebesar Rp1,1 miliar, tetapi ketika dicek kegiatannya tidak ada.
“Jadi masalah keuangan dalam PD Dharma Jaya banyak sekali. Kami minta semuanya dapat diselesaikan perusahaan daerah tersebut,” kata Blucer.
Sedangkan 32 rekomendasi BPK telah disampaikan pada DPRD DKI dan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Laporan ini LHP PD Dharma Jaya bernomor 12/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/06/2012. Ini yang akan menjadi pembahasan jadi tidaknya perusahan pelat merah yang menguasai 20 persen distribusi daging di Jakarta ini dilikuidasi atau tidak.
Didukung DPRD
Rencana pembubaran BUMD ini mendapat dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta. "Yang tidak produktif dibubarkan saja. Anggaran buat BUMD bisa buat yang konkret kayak membetulkan gorong-gorong yang belum pernah dirawat dari tahun 70-an," kata Wakil Ketua DPRD, DKI Jakarta, Prya Ramadani.
Prya menjelaskan saat ini ada beberapa BUMD yang sedang diaudit. "Kami tunggu itu. Nanti kami putuskan diamputasi atau tidak. Kalau memang tidak menguntungkan, dibubarkan saja, ngapain kalau cuma buat menaruh para pensiunan buat menjabat direksi," ungkapnya.
Audit ini dibenarkan Kepala Bidang Modal dan Pengelolaan BUMD, Pemprov DKI, Pujiono."Ada empat BUMD yang akan di periksa BPKP. Yang selesai baru satu. PD. Dharma Jaya. Yang lain masih menunggu," ungkapnya.
Ia menambahkan keputusaan audit ini yang menentukan BUMD itu dilikuidasi atau didivestasi. "Kalau saham kita 100 persen, ya dilikuidasi saja perusahaannya. Kalau ada saham lembaga lain, ya kita divestasi saham saja sesuai aturan," paparnya.
Dari data biro ekonomi, BUMD yang berada di ujung tanduk adalah PT. Pakuan, PT. Graha Sari Surya Jaya, PT. Ratex Armada dan PD. Dharma Jaya.
Saat ini pemprov DKI sedang melakukan studi untuk melakukan penggabungan BUMD. "Bentuknya mungkin holding. Secara jumlah mungkin tidak sebanyak sekarang. Tapi pasti akan lebih kuat," katanya.
Penggabungan holding ini mengacu pada kebutuhan utama yaitu logistik, distribusi logistik, ketahanan pangan dan air.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dari hasil audit itu BPK menemukan menemukan 14 temuan. Dan mengeluarkan 32 rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengelolaan keuangan negara PD Dharma Jaya.
