METRO

Ahok Yakin Pengusaha Tak Lakukan PHK Massal

PHK massal akan membuat aset mereka habis untuk bayar pesangon.

ddd
Kamis, 5 September 2013, 18:26
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (ANTARA/ Tomi Pratama)
VIVAnews - Pengusaha menganggap kebijakan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang akan mengusir pabrik dari Jakarta jika tidak sanggup menggaji sesuai upah minimum provinsi (UMP), tidak rasional. Pengusaha menilai cara ini justru akan memicu PHK massal. Ahok, sapaan pria berkaca mata ini justru menganggap para pengusaha pemilik pabrik ketakutan berlebihan.

"Saya bantu pengusaha kok. Kalau mereka berat bayar UMP ya maaf silakan ke luar dari Jakarta. Kami mau tegas terapkan peraturan UMP DKI Rp2,2 juta," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Kamis 5 September 2013.

Ahok mengaku telah menyiapkan langkah untuk membantu pengusaha. Di antaranya memindahkan mereka ke kawasan industri. "Silakan bergabung dengan kawasan industri. Kami bantu mereka supaya tetap produksi," ujarnya.

Kawasan industri yang disiapkan Pemprov DKI akan dilengkapi rusun dan sarana transportasi massal. Ia yakin ini dapat menekan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) yang diakumulasikan dalam UMP. "Saya mengerti kondisi pengusaha. Kami tidak mungkin naikkan UMP 40 persen tiap tahun. Apa lagi yang sekarang buruh minta 60 persen lebih," ucap dia.

Mantan Bupati Belitung Timur mengatakan juga memahami ketidakadilan buruh. "Kemarin mereka mengeluh dalam hitung KHL masa penggunaan air dihitung 2 kubik sebulan. Minimal 10 kubik. Listrik rumah 900 watt. Masa transport buruh dihitung pakai acuan Transjakarta yang tak naik. Sedangkan kendaraan umum lain naik. Ini tidak adil juga," ujarnya.

Menurut dia, dengan adanya kawasan industri, nilai itu bisa ditekan tanpa mengurangi kebutuhan dasar hidup layak. Pemprov memberi jaminan dengan rusun murah, serta transportasi murah dan dekat dengan tempat kerja. "Kami kasih Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar buat keluarga buruh. Itu akan bantu pengusaha juga kan," jelasnya.

Mengenai akan adanya ancaman PHK massal, Ahok yakin itu tidak akan terjadi. "Selama ini kan buruh mereka dari luar Jakarta. Kalau mereka pindah ke Jawa Tengah buruhnya kan bisa dibawa. Di sana semua lebih murah," ungkapnya.

Ahok mengungkapkan bahwa PHK massal bukan hal mudah dilakukan. Perusahaan akan bertahan, sebab PHK massal akan membuat aset mereka habis untuk bayar pesangon para buruh. Selain itu PHK harus melalui upaya hukum di pengadilan. Pengadilan yang memutuskan perusahan pailit atau tidak.

"Ini masalah hukum. Kami akan tegas UMP tidak bisa ditawar. Kami pasti bantu mereka kok dengan peralihan izin aset hingga kawasan industri dan fasilitas buruh. Kalau tak bisa penuhi silakan pindah ke luar kota," ujarnya.

Sebelumnya Ahok pernah mengaku menyiapkan program survei penghasilan. "Kalau mereka gaji di bawah dua juta kami pulangkan ke kampungnya. Di Jakarta UMP harus jadi penghasilan minimal siapa saja yang tinggal di Jakarta," katanya. (umi)


© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com