- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) memberlakukan Tiket Harian Berjaminan (THB) sistem tersebut untuk menggantikan Kartu Single Trip E-Ticketing Kereta Api Listrik. Sistem THB itu mulai diberlakukan pada tanggal 20 Agustus 2013 mendatang.
Direktur Utama PT KAI Commuter Jabodetabek Ignatius Tri Handoyo menyebut pemberlakuan Tiket Harian Berjaminan tersebut karena setelah diberlakukannya E Ticketing, 800 ribu kartu hilang dan menyebabkan kerugian PT KCJ sebesar Rp4 miliar.
"Jadi sekarang ada dua biaya yang harus dibayarkan penumpang yakni harga tarif sesuai jumlah stasiun yang akan dilewati dan uang jaminan sebesar Rp5.000," kata Trihandoyo di Kantor KCJ, Jalan Ir H Juanda, Jakarta Pusat, Senin 5 Agustus 2013.
Kata Trihandoyo, sebagai contoh bahwa para pengguna KRL dari Stasiun Juanda menuju Stasiun Manggarai biasa membayar Rp2.000. Dengan adanya sistem THB ini, pengguna KRL harus menambah Rp 5.000 sebagai uang jaminan sehingga pengguna harus membayar Rp7.000.
"Tapi setelah keluar di Manggarai, kartunya bisa dibawa atau bisa juga dikembalikan lagi. Kalau tidak dipergunakan untuk perjalanan berikutnya atau kartunya tidak dibawa, uang Rp5.000 ribu itu akan kembali," katanya.
Masa Tenggang
Trihandoyo menuturkan, kartu tersebut memiliki masa tenggang selama tujuh hari. Uang jaminan tidak dapat dikembalikan setelah melewati masa tenggang. Jadi kata dia, apabila kartu tersebut apabila disimpan dan tidak digunakan selama tujuh hari langsung hangus.
"Ini jumlah masa tenggangnya berubah sesuai kapan terakhir digunakannya. Kartu hangus apabila tidak digunakan. Kartu tidak dapat diuangkan dan tidak dapat dikembalikan. Jadi harus dijaga baik-baik kartunya," ucap Trihandoyo.
Trihandoyo menambahkan untuk E-Ticketing kereta Commuter Jabodetabek multitrip tetap diberlakukan seperti semula. Dia pun menyarankan agar para penumpang kereta lebih baik menggunakan tiket multi trip tersebut. "Kalau multi trip tidak ada perubahan," katanya. (ren)
Tunggu Majelis Syuro, PKS Akan Tentukan Ikut Koalisi atau jadi Oposisi Lagi
Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, sudah 10 tahun menjadi partai oposisi atau di luar pemerintahan. Semenjak Joko Widodo, menjadi Presiden. Apakah berlanjut di 2024 ini?
