- ANTARA/Zabur Karuru
VIVAnews - Puluhan dokter dari Asosiasi Dokter Fungsional Indonesia mendatangi Balai Kota, Jakarta, Selasa, 30 Juli 2013. Para dokter tersebut meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi pemberian honor pelayan Kartu Jakarta Sehat dan perbaikan tarif INA CBG's.
Yaman Gatina Barus, genekolog dari RSUD Koja, menjelaskan sampai saat ini masih ada regulasi yang memberatkan rumah sakit dalam masalah biaya. Termasuk soal honor dokter sebesar Rp10.000 setiap melayani satu pasien KJS.
"Jadi ada regulasi tidak sampai ke bawah, itu sangat mempengaruhi kami. Ini yang perlu dikaji adalah tarif prospektif atau tarif di awal," kata Yaman.
Eva Sridiana, Spesialis Paru RSUD Pasar Rebo, menunjukkan struk pembayaran honornya yang hanya Rp10.000 setiap melayani satu orang pasien. Menurutnya, para dokter merasa tidak sebanding antara jasa yang diberikan dan uang yang didapat.
"Kami dokter itu harus sekolah, kemudian sekolahnya lama. Masa hanya dibayar Rp10.000, ini juga beda-beda tiap rumah sakit," kata dia sambil menunjukkan struk ke Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati.
Menurut Dien, harus dicarikan titik temu supaya tarif di setiap RSUD di Jakarta sama. Tapi, kata dia, tarif itu seharusnya berdasar pada clinical pathway atau prosedur penanganan penyakit
"Jadi Rumah Sakit semua harus ikutin ada masalah internal yang butuh kebijakan gubernur. Ini yang harus disamakan itu gaji atau honor. Kalau PNS kan gajinya sudah jelas," katanya.
Sebelumnya, ratusan dokter yang tergabung dalam Dokter Indonesia Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin 20 Mei 2013. Para dokter itu mengaku ingin menuntut perbaikan sistem kesehatan, termasuk Kartu Jakarta Sehat.
Menurut Koordinator Demo Dokter Yosi Asmara yang sekaligus Dokter Spesuialis Anastesi di RSUD Tarakan, menyebutkan bahwa unjuk rasa dokter tidak bermaksud untuk menolak Kartu Jakarta Sehat yang selama ini menjadi andalan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.
"Kami meminta perbaikan dari sistemnya. KJS itu bagus, bisa meringankan beban orang miskin. Tapi kalau orang kaya ikut berobat gratis bagaimana kami bisa melayani dengan baik," ujar Yosi.
Yosi menurutkan, sebenarnya program KJS itu sangat baik. Tetapi apabila orang-orang kaya masih ingin berobat secara gratis. Pelayanan kesehatan dari dokter pun tidak akan berjalan maksimal
"Niatan baik sudah ada supaya masyarakat miskin bisa berobat. Tapi kalau orang kaya ikut datang kita harusnya mengobati 50 jadi 100 orang," ujarnya
Yosi mengatakan, kurang baiknya sistem kesehatan dari pemerintah lalu yang menjadi kambing hitam adalah dokter dan rumah sakit. "Gara-gara sistem yang kurang baik, dokter dan rumah sakit yang jadi korban. Gara-gara sistem yang buruk jangan sampai kami yang terjepit terus," ujar Yosi. (umi)
Tim Gabungan TNI dan Polri Lakukan Penyisiran OPM di Intan Jaya Papua
Satuan tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz 2024 melakukan penyisiran terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
