Sumber :
- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews
- Pembenahan di jajaran pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Setelah sukses menggelar lelang jabatan camat dan lurah pertama, Jokowi rencananya akan melanjutkannya ke tahap berikutnya.
"Kita siapkan lelang jabatan yang kedua," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 26 Juni 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Kita siapkan lelang jabatan yang kedua," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 26 Juni 2013.
Baca Juga :
Abu Vulkanik Gunung Ruang Ganggu Penerbangan, Penutupan Bandara Sam Ratulangi Diperpanjang
Jokowi percaya langkah ini akan meningkatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Keinginan Jokowi dan Ahok sama, yakni semua masyarakat puas dilayani oleh pemerintah.
Namun, mengenai kapan proses lelang jabatan jilid dua ini dimulai, Jokowi masih enggan membeberkannya. "Sabar, yang pertama kan baru selesai. Kita evaluasi dulu yang ini," katanya.
Untuk pengawasan lurah dan camat baru hasil lelang jabatan pertama, Jokowi membuat sistem pengawasan baru yang ia sebut
indeks government service
. Dalam pelaksanaannya nanti akan melibatkan pihak luar.
Hasil pengawasan akan diberikan kepada Jokowi dan Ahok setiap bulan. Ini yang akan dijadikan dasar bagi keduanya dalam mengevaluasi para pemangku jabatan. "Semua pengawasan terfokus pada kepuasan pelayanan yang diterima masyarakat," ujarnya.
Dari hasil itu semua, Jokowi dan Ahok akan melakukan evaluasi setiap enam bulan. "Nanti habis evaluasi ini baru kita akan siapkan lelang jabatan kedua. Kita kan harus uji juga hasil yang pertama ini," tutur mantan walikota Solo ini.
Hari ini Jokowi melantik 415 pejabat baru secara bersamaan. Mereka terdiri dari golongan Eselon III sejumlah 78 orang, terdiri dari 44 camat dan 34 non camat. Eselon IV sebanyak 337 pejabat, yang terdiri dari 264 lurah dan 73 bukan lurah.
Pejabat yang dilantik sebagai camat dari luar pejabat definitif camat terdapat sebanyak 17 orang, sedangkan lurah dari luar pejabat definitif sebanyak 76 orang. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Jokowi percaya langkah ini akan meningkatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Keinginan Jokowi dan Ahok sama, yakni semua masyarakat puas dilayani oleh pemerintah.
