Bayar Pajak Tinggi, Kelab Malam di DKI Keberatan Jam Operasi Dibatasi
- photobucket.com
VIVAnews – Para pengusaha hiburan, Selasa 18 Juni 2013, mempertanyakan rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membatasi jam operasi kelab malam di Jakarta. Mereka keberatan karena telah membayar pajak tinggi setiap tahunnya.
“Rencana itu terkesan kontradiktif karena kami membayar pajak sesuai omzet. Tinggi nilainya. Tahun ini saja kami bayar pajak sekitar Rp3,6 triliun,” kata Ketua Perhimpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum Indonesia, Adrian Mailete.
Adrian mengatakan, pajak di sektor hiburan malam berkontribusi besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta, dan jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Oleh sebab itu, menurutnya, hiburan malam adalah industri potensial untuk mengisi pundi APBD DKI.
Rencana pembatasan jam operasi kelab malam di Jakarta itu muncul karena kelab malam disinyalir menjadi tempat peredaran terbesar narkotika. Ini ditambah dengan pengguna narkotika di Jakarta yang amat banyak, lebih dari 490 ribu.
“Maka pelan-pelan kami kurangi jam operasionalnya,” kata Jokowi beberapa waktu lalu usai rapat dengan Menkokesra Agung Laksono terkait pencegahan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.
Adrian pun menyesalkan kelab malam yang selalu dikaitkan dan disalahkan dalam kasus narkoba. Menurutnya, peredaran narkoba di tempat hiburan malam termasuk kecil. “Buktinya ketika tiga bulan lalu BNN (Badan Narkotina Nasional) melakukan tes urine di sejumlah tempat hiburan malam, hanya kena empat orang saja,” ujarnya.
Apapun, Adrian mengatakan pihaknya mendukung pemberantasan dan peredaran narkotika di Jakarta. Ia berharap Pemprov DKI tidak melulu menyoroti tempat hiburan malam.
“Saya berharap pengawasan di lingkungan masyarakat yang justru semakin diperketat. Para pengguna narkoba menggunakan barang terlarang itu di luar (kelab). Setelah mengkonsumsi di luar, baru masuk (ke dalam kelab). Kami kan tidak tahu, jadi jangan kelab malam dipersalahkan,” kata dia. (eh)
Baca juga:
Nasib 2 Debt Collector Ambil Paksa Mobil Polisi, Kemenhub Pangkas Jumlah Bandara Internasional
Berita tentang nasib dua debt collector yang hendak mengambil paksa mobil Aiptu Fandri di parkiran salah satu pusat perbelanjaan di Kota Palembang jadi yang terpopuler.
