Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews -
Kisruh relokasi waduk Pluit berkepanjangan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia turun tangan untuk memediasi masyarakat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Ada Mafia di balik masyarakat Pluit. Kami upayakan mengidentifikasi mereka. Jangan sampai masyarakat menjadi korban," kata Komisioner Komnas HAM, Siane Indiani, Jumat 17 Mei 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
6 Pemain yang Bisa Didatangkan Inter Milan, dari Juara Serie A hingga Penantang Liga Champions
Baca Juga :
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
"Ada Mafia di balik masyarakat Pluit. Kami upayakan mengidentifikasi mereka. Jangan sampai masyarakat menjadi korban," kata Komisioner Komnas HAM, Siane Indiani, Jumat 17 Mei 2013.
Ia mengakui ada banyak kelompok masyarakat di wilayah Pluit. Pihaknya akan berusaha mengidentifikasi dan memisahkan mereka. "Minimal yang ber-KTP dan yang tidak. Terus kami pisahkan lagi mana warga, mana calo, mana preman," katanya.
Hingga saat ini Komnas HAM mempunyai data adanya 12.000 kepala keluarga (KK) di Pluit. Data ini berbeda dengan data milik Pemprov DKI, hanya 7000 KK. Ia mengajak Jokowi untuk bersama melakukan pengecekan validitas data ini.
Menurut Siane, Komnas HAM ikut menangani ini karena ada pengaduan masyarakat yang haknya akan di ambil Pemprov DKI. "Mereka datang bawa KTP. Mereka juga membayar PBB. Ini menandakan mereka punya hak untuk dilindungi," katanya.
Gubernur Joko Widodo sebelumnya mengatakan, memang banyak orang yang mencoba mencari keuntungan dari persoalan ini. "Saya sudah melakukan petemuan lebih dari 20 kali. Orangnya beda. Maunya beda. Saya sudah ideentifikasi mana yang benar mana yang
nggak
benar," katanya.
Ia sepakat dengan Komnas HAM untuk klarifikasi data lapangan. "Mari kita agendakan. Saya juga mau datang lagi ke lokasi. Biar ketemu mereka langsung," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ia mengakui ada banyak kelompok masyarakat di wilayah Pluit. Pihaknya akan berusaha mengidentifikasi dan memisahkan mereka. "Minimal yang ber-KTP dan yang tidak. Terus kami pisahkan lagi mana warga, mana calo, mana preman," katanya.
