Sumber :
- Antara/Yudi Mahatma
VIVAnews
- Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menganggap apa yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, dalam program , pilih kasih. Menurut Sekjen Komnas PA, Samsul Ridwan, program yang sempat melambungkan nama Jokowi beberapa tahun lalu saat menjabat Wali Kota Solo belum terealisasi di Jakarta.
"Program Jakarta Kota Ramah Anak, omdo (omong doang). Tidak ada langkah konkretnya," kata Samsul Ridwan saat dihubungi, Senin 6 Mei 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Mengenal Sepak Terjang Karier Alvina Elysia, Dirut Perempuan di Anak Perusahaan Pupuk Kaltim
"Program Jakarta Kota Ramah Anak, omdo (omong doang). Tidak ada langkah konkretnya," kata Samsul Ridwan saat dihubungi, Senin 6 Mei 2013.
Baca Juga :
TNI Berduka, Letkol Marolop Meninggal Dunia 2 Hari Usai Serahkan Jabatan Komandan Kodim di Papua
Dia mencontohkan, dalam uji coba kali ini Jokowi hanya membuat percontohan di tiga kawasan. Jakarta Pusat, Selatan dan Utara. Untuk program kota ramah anak, kata dia, seharusnya dibuat serentak di semua wilayah.
"Jakarta Timur kasusnya paling tinggi. Dibanding wilayah lain. Tapi Jokowi abaikan. Kami pernah merilis tahun 2012 terjadi 190 kasus kekerasan anak di kawasan ini," katanya.
Jumlah ini bertambah dengan signifikan. Hingga April 2013, Komnas PA telah mencatat 67 kasus. Bila dirata-ratakan pada 2012 terjadi 15 kasus kekerasan anak setiap bulan. Pada tahun 2013 jumlahnya jadi naik 22 kasus setiap bulannya.
"Ini menjadikan Jakarta Timur paling rawan kekerasan anak di DKI Jakarta. Saya jadi bingung kenapa Jokowi prioritaskan tiga wilayah lain," katanya.
Komanas PA mengangggap ini ironis, apalagi jika ia disebut gubernur populis. Padahal kebijaknnya tidak aspiratif. "Kami belum lihat kebijakan konkret Jokowi di DKI dalam hal anak-anak," katanya. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dia mencontohkan, dalam uji coba kali ini Jokowi hanya membuat percontohan di tiga kawasan. Jakarta Pusat, Selatan dan Utara. Untuk program kota ramah anak, kata dia, seharusnya dibuat serentak di semua wilayah.
