Jokowi: 150 Warga Gusuran KPK Siap Huni Rusun

Lahan Pembangunan Gedung KPK
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan para warga korban penggusuran lahan Gedung KPK baru di Jalan Gembira, Kelurahan Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, sore ini akan direlokasi. 
Update Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Unggul di Maluku

Mereka akan direlokasi ke Rusun Pinus Elok, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur.
Manfaatkan Suasana Ramadhan, Kemenag Mengadakan Uji Kompetensi Guru Pendidikan Al-Qur'an

"Ini hasil pertemuan saya dengan warga tadi malam. Hasil kesepakatan, mereka akan segera direlokasi dari tempat itu sementara," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Senin 15 April 2013.
Pengakuan Mengejutkan dr Ingwy Alias Sunaryanto yang Ternyata Dokter Gadungan

Pemprov DKI menyiapkan  truk dan bus untuk mengangkut warga dari penampungan sementara. Setelah digusur pada Selasa lalu, 150 orang warga yang terdiri dari 66 kepala keluarga, berdesakan tinggal di kantor karang taruna Kelurahan Guntur. 

Mereka harus berhimpitan di ruang yang sempit. Selain itu, keterbatasan fasilitas seperti dapur dan sanitasi menjadi kendala.

Mengenai permasalahan administrasi dan identitas warga, Jokowi mengatakan mulai diproses hari ini. Ia memastikan meski administrasi mereka belum selesai, warga  berhak untuk masuk dan tinggal di Rusun.

Warga telah mendiami tanah negara ini sejak tahun 1997. Selama tinggal di lahan tersebut, sebagian dari mereka tidak mempunyai identitas apapun termasuk KTP. Mereka tinggal di bangunan yang dianggap ilegal.

Sebelumnya, pimpinan KPK urunan dari saku masing-masing untuk membantu 81 kepala keluarga yang tinggal tidak tetap di situ, tepatnya di RT 01 RW 06. Sekretaris Jenderal KPK Said Basalamah tidak mau menyebut angka sumbangan dari para pimpinan itu. 

Proses pengosongan lahan untuk gedung baru KPK sempat menuai protes dari warga setempat. Setelah itu, ada upaya mediasi dengan warga yang dihadiri juga oleh Dinas Perumahan, Komnas HAM, Pemprov DKI Jakarta.

Dalam pertemuan itu, ada kesepakatan, Pemerintah akan membangun rusunawa untuk menampung warga yang dipindahkan tersebut. "Sayangnya hanya 19 KK, dari 81 KK, yang setuju untuk dipindah ke rusunawa," kata dia. (eh)

Baca juga:




Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya