Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
- Kementerian Perhubungan menegaskan penghapusan Kereta Rel Listrik ekonomi akan diundur hingga Juli mendatang. Sedianya, kereta kelas bawah ini akan dihilangkan bertahap hingga bulan depan.
"Ini akan diatur dan diberlakukan sampai siapnya sistem e-ticketing terpadu yang akan diselesaikan pada Juni," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tunjung Inderawan di Jakarta, Rabu 27 Maret 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Ini akan diatur dan diberlakukan sampai siapnya sistem e-ticketing terpadu yang akan diselesaikan pada Juni," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tunjung Inderawan di Jakarta, Rabu 27 Maret 2013.
Dia mengungkapkan, kesepakatan penundaan penghapusan kereta ekonomi ini merupakan hasil dari rapat bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Mereka yang hadir antara lain PT Kereta Api Indonesia, PT KRL Commuterline Jakarta, Kementerian BUMN, Kepolisian, Masyarakat Transportasi Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan pakar transportasi.
Tunjung mengatakan, sambil menunggu berlakunya sistem tiket elektronik ini, KRL ekonomi non-AC tetap beroperasi sesuai jadwal. "Sambil kami mensosialisasikan seluruh prosedur dan mekanisme yang harus dilakukan sehingga nanti para pengguna jasa kereta bisa menggunakan haknya," katanya, menambahkan.
Setelah pengalihan dari KRL ekonomi non-AC menjadi KRL ekonomi AC, para penumpang masih akan tetap mendapatkan subsidi dari pemerintah. Subsidi ini diberikan kepada masyarakat yang mempunyai kartu tidak mampu.
"Kami juga akan menyebar formulir kepada pengguna KRL ekonomi agar diisi, diverifikasi, dan divalidasi sehingga berhak mendapat subsidi," katanya.
Dia menjamin, meskipun ada peningkatan pelayanan yang mengakibatkan kenaikan tarif KRL ekonomi dari non-AC menjadi AC, tarifnya masih akan terjangkau.
Penyesuaian harga tiket tersebut menurutnya wajar demi meningkatkan pelayanan. Sejak 2002 tarif KRL ekonomi belum pernah disesuaikan, malah diturunkan. Tarif Jakarta-Bogor sejauh 55 km itu hanya Rp2.500.
"Nah, dengan peningkatan pelayanan dari non-AC ke AC maka tarifnya akan dihitung kemudian. Tentunya berdasarkan data dan perhitungan yang valid yang ujungnya terjangkau masyarakat," katanya. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dia mengungkapkan, kesepakatan penundaan penghapusan kereta ekonomi ini merupakan hasil dari rapat bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Mereka yang hadir antara lain PT Kereta Api Indonesia, PT KRL Commuterline Jakarta, Kementerian BUMN, Kepolisian, Masyarakat Transportasi Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan pakar transportasi.
